Ketua DPRD Balangan: Pemkab Fokus Tingkatkan Pemenuhan Infrastruktur dan Ekonomi

PEMBANGUNAN: Ketua DPRD Kabupaten Balangan Ahsani Fauzan menyebut pihak pemerintah saat ini fokus mengupayakan pembangunan infrastruktur dan perekonomian - Foto Dok DPRD Balangan.

TOPRILIS.COM, KALSEL - Peningkatan pemenuhan infrastruktur dan perekonomian menjadi fokus pertama dalam pembangunan di Kabupaten Balangan tahun 2025.

Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Balangan, Rakhmadi Yusni, saat melaksanakan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) 2024, di Mahligai Mayang Maurai, Kecamatan Paringin, beberapa waktu lalu.

Kegiatan ini merupakan serangkaian dari seluruh tahapan siklus perencanaan tahunan yang rutin dilakukan dan menjadi awal dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Diketahui sebelum Musrenbang ini sudah dilakukan Musrenbang kecamatan dengan menghasilkan usulan sebanyak 1.953 dan setelah melalui forum lintas SKPD tersaring menjadi 1.917 usulan.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Balangan Ahsani Fauzan, Kamis (4/4/2024) mengatakan, pihak pemerintah saat ini fokus mengupayakan pembangunan lainnya yang juga disampaikan dalam laporannya seperti peningkatan nilai tambah produksi pertanian dan pengembangan pariwisata, peningkatan investasi produk unggulan dan daya saing UMKM serta peningkatan sumber daya manusia.

"Kemudian peningkatan tata kelola pemerintahan, percepatan penanganan kemiskinan dan mewujudkan kehidupan sosial, budaya dan agama serta pemerintahan yang harmonis dan kondusif," ujarnya.

Lebih lanjut menurutnya, perencanaan pembangunan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia.

Melalui perencanaan pembangunan yang baik, maka perencanaan akan mampu memberikan manfaat dan fungsi sebagai penuntun arah untuk meminimalkan ketidakpastian, inefisiensi sumber daya dan untuk menetapkan standar kualitas.

"Diharapkan pembahasan pada Musrenbang dapat dilakukan maksimal agar kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan nantinya benar-benar selaras dengan kebutuhan masyarakat," harapnya.

Untuk itu diperlukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi antara pelaku pembangunan baik itu pemerintah, swasta, maupun masyarakat daerah sehingga terwujud pembangunan yang berkelanjutan, terpadu dan terarah dalam jangka panjang.(rls/elhami)