Siswa Tak Otomatis Naik Kelas Mulai 2027, Kemendikdasmen Siapkan Aturan Baru

TAK NAIK KELAS: Mendikdasmen Abdul Mu'ti menyiapkan rencana agar siswa tidak lagi otomatis naik kelas mulai tahun ajaran 2027. Kebijakan ini masih membutuhkan kajian akademik - Foto Net.

TOPRILIS.COM, JAKARTA - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menyampaikan rencana kebijakan untuk mengakhiri aturan siswa otomatis naik kelas. Hal tersebut disiapkan sebagai bagian dari upaya meningkatkan mutu sumber daya manusia (SDM) Indonesia.

"Terkait peningkatan mutu, kami mendapatkan masukan, supaya kebijakan tidak naik kelas diberlakukan lagi. Ini rekomendasinya Dewan Pendidikan," kata Abdul Mu'ti, dikutip Rabu (7/10/2026).

Abdul Mu'ti mengatakan kebijakan siswa tidak naik kelas pada jenjang pendidikan dasar hingga menengah direncanakan diberlakukan kembali mulai tahun ajaran 2027 dan seterusnya.

"Dan kalau ini disetujui, dan mungkin menjadi bagian dari rekomendasi konvensi ini, tentu kami akan siap melaksanakan. Sehingga mulai tahun ajaran 2027 dan seterusnya, tidak semua murid otomatis naik kelas," papar Abdul.

Khawatir Muncul Fenomena "RMS"

Menurut Abdul Mu'ti, kebijakan tersebut perlu diberlakukan karena dia khawatir terhadap fenomena yang disebutnya sebagai "rumus RMS", atau Rajin Malas Sama Saja.

Abdul Mu'ti mengamati, siswa saat ini tidak terdorong untuk berusaha lebih keras karena mereka dipastikan tetap naik kelas, terlepas dari performa akademik yang ditunjukkan selama pembelajaran.

Dia pun menekankan pentingnya membangun jiwa rajin belajar serta menumbuhkan kesiapan siswa untuk berkompetisi demi menciptakan generasi yang tangguh.

"Mereka harus kita biasakan punya jiwa yang rajin belajar, kemudian siap untuk berkompetisi, dan anak-anak yang tangguh seperti yang sering disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Dan kalau rekomendasi itu bisa berasal dari pertemuan ini, saya kira langkah kami untuk menerapkan kebijakan itu akan semakin mantap karena dukungan dari para ahli," tutur Abdul Mu'ti.

Abdul Mu'ti menyadari penerapan kebijakan tersebut masih membutuhkan masukan dari para pakar dan kajian lebih lanjut.

Dia berharap kajian yang dilakukan dapat menjadi dasar agar rencana penerapan kebijakan tidak naik kelas berjalan efektif dan tepat sasaran.

"Dan jangan lupa kalau kami undang nanti juga hadir. Karena mesti kami memerlukan kajian akademik, mesti memerlukan masukan dari para pakar," ucap Abdul Mu'ti.(liputan6.com/elh)