 |
| PEMBAHASAN: Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menyoroti kebutuhan penguatan anggaran pengawasan ketenagakerjaan serta pembahasan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dalam penyusunan R-APBD Tahun Anggaran 2027 bersama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalsel - Foto Dok DPRD Kalsel. |
TOPRILIS.COM, KALSEL - Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menyoroti kebutuhan penguatan anggaran pengawasan ketenagakerjaan serta pembahasan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dalam penyusunan R-APBD Tahun Anggaran 2027 bersama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalsel, Senin (5/10/2026).
Rapat dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Jihan Hanifa, dan dihadiri Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalsel, Irfan Sayuti, beserta jajaran.
Dalam pembahasan tersebut, Komisi IV menyoroti masih terbatasnya anggaran untuk mendukung kegiatan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan di Kalimantan Selatan. Pengawasan dinilai perlu didukung dengan anggaran yang memadai agar pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak tenaga kerja dapat berjalan optimal.
Selain pengawasan ketenagakerjaan, rapat juga membahas rencana dan pengelolaan BLUD di lingkungan Disnakertrans sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Komisi IV DPRD Kalsel menekankan agar penyusunan anggaran tahun 2027 dapat mempertimbangkan kebutuhan prioritas di sektor ketenagakerjaan, termasuk dukungan terhadap pengawasan perusahaan serta peningkatan pelayanan publik.
Melalui pembahasan bersama Disnakertrans, Komisi IV DPRD Kalsel berharap program dan anggaran yang disusun dapat lebih tepat sasaran serta mampu mendukung terciptanya hubungan industrial yang baik dan pelayanan ketenagakerjaan yang semakin optimal di Kalimantan Selatan.(dprd.kalselprov.go.id)
Tags
DPRD Kalsel