CIEF 2026: Pemerintah Perkuat Kolaborasi Hadapi Ancaman Siber Berbasis AI

CIEF 2026: Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) memperkuat kolaborasi antarpemangku kepentingan dalam menghadapi ancaman keamanan siber melalui kegiatan Cyber Incident Exchange Forum (CIEF) atau Forum Berbagi Informasi Insiden Siber - Foto Dok MC Kalsel.

TOPRILIS.COM, KALSEL - Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) memperkuat kolaborasi antarpemangku kepentingan dalam menghadapi ancaman keamanan siber melalui kegiatan Cyber Incident Exchange Forum (CIEF) atau Forum Berbagi Informasi Insiden Siber dengan tema “Akselerasi Keamanan Siber Berbasis Inovasi Program dan Kontribusi Nyata” di BSSN, Depok, Rabu (7/10/2026).

Forum tersebut menjadi wadah pertukaran informasi, pengalaman, strategi, dan best practices dalam penanganan insiden siber, khususnya di lingkungan pemerintahan dan sektor pembangunan manusia.

Kegiatan ini melibatkan ratusan peserta dari kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta sektor pembangunan manusia. Berdasarkan laporan penyelenggara, CIEF diikuti sebanyak 324 peserta, terdiri dari 60 peserta pemerintah pusat, 246 peserta pemerintah daerah, dan 16 peserta dari sektor pembangunan manusia.

Deputi III Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia BSSN, Sulistyo, menyampaikan bahwa perkembangan teknologi telah membawa perubahan signifikan terhadap pola ancaman keamanan siber.

Pemanfaatan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) oleh pihak yang tidak bertanggung jawab turut meningkatkan kompleksitas ancaman, mulai dari kampanye spionase siber, pemalsuan suara dan wajah (deepfake), hingga eksploitasi kerentanan sistem dalam waktu yang semakin singkat.

“Ancaman siber saat ini mengalami pergeseran yang mendasar dengan adanya pemanfaatan AI oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,” ujar Sulistyo.

Menurutnya, kondisi tersebut menuntut peningkatan kesiapsiagaan seluruh instansi, terutama dalam membangun kemampuan deteksi dini, respons terhadap insiden, serta koordinasi antarinstansi.

Sulistyo juga menekankan pentingnya penguatan regulasi, penggunaan kanal komunikasi resmi, serta pengujian kewaspadaan dan ketahanan siber secara berkelanjutan di lingkungan pemerintahan.

Ia menyebut, sekitar 64 persen profesional telah menghadapi serangan rekayasa sosial yang dioptimalkan dengan AI. Kondisi ini menunjukkan bahwa penguatan keamanan siber tidak hanya berkaitan dengan teknologi, tetapi juga kesiapan sumber daya manusia dalam mengenali dan merespons berbagai bentuk ancaman.

Sementara itu, Direktur Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah BSSN, Danang Jaya, dalam laporan penyelenggara menyampaikan bahwa pelaksanaan CIEF merupakan bagian dari upaya BSSN menjalankan amanat Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2021 tentang Badan Siber dan Sandi Negara.

Peraturan tersebut mengamanatkan BSSN untuk melaksanakan keamanan siber dan sandi secara efektif dan efisien melalui pemanfaatan, pengembangan, serta konsolidasi seluruh unsur yang berkaitan dengan keamanan siber nasional.

Menurut Danang, peningkatan kesadaran dan kapasitas pemangku kepentingan menjadi semakin penting seiring dengan berkembangnya transformasi digital dan kompleksitas ancaman siber.

“Cyber Incident Exchange Forum diselenggarakan sebagai sarana interaktif bagi pemangku kepentingan dan berbagai pihak di sektor pemerintahan dan pembangunan manusia untuk saling bertukar informasi, strategi, dan pengalaman dalam penanganan insiden siber,” jelasnya.

Ia menambahkan, forum tersebut diharapkan dapat memperkuat kolaborasi nasional sekaligus membangun ekosistem keamanan siber yang tangguh dan berkelanjutan.

Melalui pertukaran pengalaman dan informasi antarinstansi, peserta diharapkan memiliki pemahaman serta langkah yang lebih selaras dalam mendeteksi, merespons, dan memitigasi berbagai insiden siber di lingkungan organisasi masing-masing.

Rangkaian CIEF 2026 dilaksanakan melalui sejumlah agenda, mulai dari penyampaian materi, diskusi panel, hingga pembahasan mengenai penyelenggaraan persandian dan Pengamanan Teknologi Informasi dan Siber (PTIS) organisasi pemerintah daerah.

Keterlibatan pemerintah daerah menjadi salah satu bagian penting dalam forum tersebut mengingat semakin luasnya penggunaan teknologi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Kolaborasi dan pertukaran informasi antardaerah maupun dengan pemerintah pusat dinilai menjadi bagian penting dalam membangun kemampuan respons insiden yang lebih cepat dan terkoordinasi.

Melalui CIEF 2026, BSSN mendorong agar penguatan keamanan siber tidak berhenti pada peningkatan kemampuan teknis, tetapi berkembang menjadi budaya kewaspadaan, kolaborasi, dan kontribusi nyata di setiap instansi pemerintahan. (MC Kalsel/dam)