Komisi I DPRD Kalsel Dorong Biro Organisasi Optimalkan Pelayanan Publik

RDP: Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan guna membahas program kerja dan usulan anggaran tahun 2027 - Foto Dok DPRD Kalsel.

TOPRILIS.COM, KALSEL - Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan guna membahas program kerja dan usulan anggaran tahun 2027. Pertemuan tersebut dipimpin Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel, Ilham Noor, S.T., yang menekankan pentingnya penguatan peran Biro Organisasi sebagai penggerak reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Rabu, (7/10/26).

Dalam rapat tersebut, Komisi I memberikan perhatian terhadap sejumlah program prioritas yang diajukan Biro Organisasi, termasuk usulan penambahan anggaran yang dinilai strategis dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan akuntabel. Biro Organisasi dinilai memiliki posisi penting dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan pemerintah daerah melalui penguatan kelembagaan, tata laksana, serta pengawasan implementasi reformasi birokrasi.

Ilham Noor menyampaikan bahwa pihaknya mendukung berbagai program yang mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kinerja perangkat daerah. Selain itu, Komisi I juga berharap Biro Organisasi dapat berperan lebih optimal dalam mengawal tindak lanjut rekomendasi DPRD yang tertuang dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj), sehingga seluruh rekomendasi dapat ditindaklanjuti secara maksimal oleh masing-masing SKPD.

“Kami mengharapkan Biro Organisasi dapat mengawal agar rekomendasi-rekomendasi DPRD yang telah disampaikan dalam LKPj benar-benar menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan oleh SKPD terkait,” ujar Ilham Noor.

Pada kesempatan tersebut, Komisi I juga mendorong Biro Organisasi melakukan kajian menyeluruh terhadap Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang dinilai belum optimal. Evaluasi diperlukan untuk memastikan efektivitas kelembagaan, menghindari tumpang tindih program, serta meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan.

Menurut Ilham Noor, langkah evaluasi menjadi penting sebelum pemerintah daerah mengambil kebijakan lebih lanjut terkait penataan kelembagaan. Dengan adanya kajian yang komprehensif, pemerintah dapat menentukan langkah terbaik untuk memastikan seluruh perangkat daerah bekerja secara efektif dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

Secara umum, Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan mengapresiasi komitmen Biro Organisasi dalam mendukung agenda reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah. Berbagai program yang disusun dinilai sejalan dengan upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Ke depan, Komisi I berharap sinergi antara DPRD dan Biro Organisasi terus diperkuat agar target pembangunan kelembagaan, peningkatan kinerja perangkat daerah, serta pelayanan publik yang semakin berkualitas dapat terwujud secara optimal di Kalimantan Selatan.(dprd.kalselprov.go.id)