Soroti Tekanan Fiskal, Fraksi NasDem Minta Pemkab Balangan Perkuat PAD dan Diversifikasi Ekonomi

BACAKAN PANDANGAN: Perwakilan seluruh fraksi partai, Wahyu Azhari saat membacakan pandangan umum dalam Rapat Paripurna pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Tahun Anggaran 2027 - Foto Dok DPRD Balangan.

TOPRILIS.COM, KALSEL – Fraksi NasDem DPRD Kabupaten Balangan menyoroti tekanan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Tahun Anggaran 2027.

Sorotan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Balangan dengan agenda pandangan umum fraksi terhadap Raperda APBD 2027, Senin (14/9/2026).

Fraksi NasDem menilai, kondisi fiskal daerah saat ini dipengaruhi oleh penurunan pendapatan, terutama Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor pertambangan. Situasi ini dinilai perlu menjadi perhatian serius dalam menentukan arah kebijakan anggaran tahun mendatang.

Oleh karena itu, Fraksi NasDem meminta pemerintah daerah melakukan pemetaan ulang terhadap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Prioritas anggaran harus diarahkan pada program yang memiliki dampak nyata bagi masyarakat dan tetap mampu mendukung keberlanjutan pembangunan daerah.

Selain mengandalkan pendapatan transfer, Fraksi NasDem juga mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak maupun retribusi daerah.

Fraksi NasDem juga meminta agar potensi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta aset-aset daerah yang dimiliki pemerintah dapat dioptimalkan untuk memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah.

Menurut Fraksi NasDem, Kabupaten Balangan perlu mulai memperkuat sektor ekonomi di luar pertambangan. Diversifikasi ekonomi dinilai penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap sektor pertambangan yang memiliki pengaruh besar terhadap kondisi penerimaan daerah.

Di sisi belanja, Fraksi NasDem mengingatkan agar kebijakan efisiensi lebih diarahkan pada belanja operasional birokrasi. Efisiensi tersebut diharapkan tidak sampai mengurangi kualitas pelayanan publik maupun pembangunan infrastruktur dasar yang dibutuhkan masyarakat.

Pandangan Fraksi NasDem tersebut menjadi salah satu catatan DPRD dalam pembahasan Raperda APBD 2027. Pada prinsipnya, fraksi ini mendorong agar keterbatasan fiskal dihadapi melalui penguatan pendapatan sekaligus penajaman prioritas belanja daerah.(rls/elhami)