Paripurna Raperda APBD 2027, Pemkab Balangan Pastikan Layanan Dasar Tetap Jadi Prioritas

 

SAMPAIKAN SAMBUTAN: Sekda Balangan Fakhriyanto saat menyampaikan sambutan Bupati di Paripurna Rapeda APBD 2027 - Foto Istimewa.

TOPRILIS.COM, KALSEL – Pemerintah Kabupaten Balangan menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 kepada DPRD Balangan, Senin (14/9/2026).

Penyampaian Raperda berlangsung dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Balangan Hj. Lindawati. Pemerintah daerah diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Balangan Fakhriyanto yang membacakan pidato Bupati.

Dalam rancangan tersebut, pendapatan daerah 2027 dianggarkan sebesar Rp1,655 triliun. Rinciannya, pendapatan transfer Rp1,341 triliun, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp194,02 miliar, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp120 miliar.

Sementara belanja daerah dirancang mencapai Rp2,261 triliun. Terdiri dari belanja operasi Rp1,523 triliun, belanja modal Rp568,35 miliar, belanja tidak terduga Rp20 miliar, dan belanja transfer Rp150,32 miliar.

Dengan komposisi tersebut, APBD 2027 diperkirakan mengalami defisit sebesar Rp606,27 miliar. Defisit tersebut akan ditutup melalui penerimaan pembiayaan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dan pinjaman daerah.

Sekda Balangan Fakhriyanto menjelaskan, penyusunan APBD 2027 dilakukan di tengah keterbatasan fiskal daerah. Kondisi tersebut dipengaruhi situasi ekonomi global, fluktuasi harga komoditas energi, kondisi produksi batu bara, serta kebijakan pemerintah pusat terkait pengelolaan APBN dan transfer ke daerah.

Ia menyebut, produksi batu bara Balangan diperkirakan turun sekitar 13,7 persen pada 2027, dari sekitar 58 juta metrik ton menjadi 50 juta metrik ton. Penurunan tersebut berpengaruh terhadap royalti dan dana bagi hasil yang diterima daerah.

Meski fiskal terbatas, pemerintah daerah tetap mempertahankan prioritas pembangunan sesuai KUA-PPAS 2027 dengan tema “Peningkatan Perekonomian Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan dengan Optimalisasi Pemanfaatan Aset Daerah dan Inovasi Pelayanan Publik.”

Empat prioritas pembangunan tersebut meliputi penguatan layanan dasar yang berdampak langsung kepada masyarakat, penguatan ekonomi daerah, lingkungan, serta tata kelola dan sistem pendukung.

Fakhriyanto menegaskan, penyesuaian anggaran tidak akan mengurangi cakupan maupun kualitas pelayanan dasar.

“Jika dalam rancangan APBD 2027 ini terdapat beda angka atau turun angka, itu sama sekali bukan karena kita berkurang komitmen, melainkan bentuk penyesuaian terhadap kemampuan fiskal yang terdampak situasi global dan kebijakan pemerintah pusat,” jelasnya.

Terkait rencana pinjaman daerah, pemerintah menegaskan pembiayaan melalui lembaga keuangan bank maupun non-bank harus mendapat persetujuan bersama DPRD dan tidak boleh melebihi masa jabatan kepala daerah. Cicilan pinjaman juga tidak boleh mengorbankan pelayanan dasar selama masa peminjaman.

Pemkab Balangan berharap pembahasan Raperda APBD 2027 dapat dilakukan secara mendalam bersama DPRD dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.(rls/elhami)