 |
| MUSIM KEMARAU: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi puncak musim kemarau terjadi pada Juli hingga September 2026 - Foto Net. |
TOPRILIS.COM, JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi puncak musim kemarau terjadi pada Juli hingga September 2026. Kondisi ini harus mulai diantisipasi dengan memastikan ketersediaan air, kondisi kesehatan, serta kebutuhan multisektor yang terdampak.
Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, memaparkan puncak kemarau pada Juli mencakup 83 Zona Musim (ZOM) atau 12,26 persen luas daratan Indonesia. Sedangkan puncak kemarau terjadi di 369 ZOM (48,84 persen luas daratan) pada Agustus dan 169 ZOM (25,41 persen luas daratan) pada September.
"Wilayah yang diprediksi mengalami puncak kemarau pada Juli 2026 meliputi sebagian Sumatra, sebagian kecil Kalimantan dan Jawa, Nusa Tenggara Timur bagian Selatan, Sulawesi Barat bagian Utara, Sulawesi Tengah bagian barat, sebagian kecil Maluku, Papua Barat Daya bagian Selatan, Papua Barat bagian tengah, dan Papua bagian Timur," jalas Faisal di Gedung MHEWS BMKG, Jakarta, Rabu, 10 Juni 2026.
Lalu pada Agustus 2026, puncak musim kemarau terjadi di Sumatra bagian tengah, sebagian besar Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, sebagian Nusa Tenggara Timur, sebagian besar Kalimantan, sebagian Sulawesi, sebagian Maluku dan Maluku Utara, serta sebagian besar Pulau Papua.
Sebanyak 169 ZOM (25,41 persen luas daratan) memasuki puncak kemarau pada September 2026. Wilayahnya meliputi Kepulauan Bangka Belitung, sebagian besar Sumatra Selatan, Lampung, sebagian kecil Jawa, sebagian besar Nusa Tenggara Timur, Kalimantan bagian Selatan, sebagian besar Sulawesi, sebagian besar Maluku Utara, sebagian Maluku, dan Papua Pegunungan bagian tengah.
Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Ardhasena Sopaheluwakan, menambahkan berdasarkan pemantauan BMKG hingga akhir Mei 2026, sebanyak 200 ZOM (11,83 persen luas daratan) sudah memasuki musim kemarau. Wilayah yang telah mengalami kemarau di antaranya sebagian Sumatra, sebagian Jawa, sebagian besar Nusa Tenggara, Kalimantan Tengah bagian timur, sebagian Sulawesi, sebagian Maluku, dan sebagian Papua.
Lebih lanjut, 198 ZOM (31,60 persen luas daratan) diprediksi mengalami kemarau pada Juni 2026. Wilayahnya meliputi sebagian besar Sumatra, Kalimantan Barat, sebagian besar Banten, DKI Jakarta bagian selatan, Jawa Tengah bagian tengah dan barat, sebagian kecil Jawa Timur, Kalimantan Barat bagian selatan, sebagian besar Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan bagian tengah, sebagian besar Kalimantan Timur, sebagian Sulawesi, sebagian Maluku, sebagian Papua Barat, dan Papua bagian timur.
Sementara itu, 66 ZOM (7,28 persen luas daratan) akan memasuki kemarau mulai Juli 2026, di antaranya Jambi bagian barat, sebagian Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan bagian timur, sebagian besar Sulawesi, Maluku Utara, dan sebagian Maluku.
Musim Kemarau Lebih Kering dan Panjang
Ardhasena mengungkapkan musim kemarau tahun ini diprediksi lebih kering dan lebih panjang dibandingkan rata-rata normalnya. Kondisi ini memerlukan penyesuaian ekstra mengingat adanya peluang El Nino.
"BMKG memprediksi fenomena El Nino akan terus bertahan hingga awal tahun 2027 dengan peluang intensitas mencapai kategori moderat sebesar 98 persen dan kategori kuat sebesar 62 persen. Namun demikian, dampaknya untuk wilayah Indonesia terjadi ketika bertemu periode musim kemarau hingga pertengahan bulan Oktober," imbuh Ardhasena.
Dalam menghadapi puncak musim kemarau, BMKG memberikan sejumlah rekomendasi. Untuk sektor pangan, pelaku usaha disarankan menyesuaikan jadwal tanam dan memilih varietas tanaman yang membutuhkan lebih sedikit air, lebih tahan kekeringan, serta memiliki siklus tanam yang lebih pendek.
Untuk sektor sumber daya air, BMKG merekomendasikan revitalisasi waduk, perbaikan jaringan distribusi air, serta memastikan ketersediaan air bagi kebutuhan masyarakat.
BMKG juga mengimbau pelaku sektor energi untuk memastikan kapasitas air bendungan yang digunakan untuk operasional Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA). Sementara itu, pemerintah daerah diharapkan menyiapkan mekanisme respons cepat untuk mengantisipasi memburuknya kualitas udara yang berpotensi memicu Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA).
Dengan kondisi iklim yang kering, kesiapsiagaan terhadap potensi kekeringan dan kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) perlu ditingkatkan. BMKG bersama pemerintah daerah dan pemangku kepentingan akan berkoordinasi untuk memperkuat pencegahan karhutla, salah satunya melalui Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).
Pelaksana Tugas Deputi Bidang Meteorologi, Andri Ramdhani, menegaskan pelaksanaan OMC dilakukan secara situasional dengan menyesuaikan dinamika atmosfer yang sedang aktif dalam skala jam hingga 10 hari.(metrotvnews.com/elh)
Tags
Nasional