 |
| BUNGA KREDIT: Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan penurunan bunga kredit bagi keluarga prasejahtera menjadi di bawah 9 persen - Foto Net. |
TOPRILIS.COM, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan penurunan bunga kredit bagi keluarga prasejahtera menjadi di bawah 9 persen.
Dalam arahannya, Ketua Umum Partai Gerindra itu menegaskan kemampuan permodalan nasional dinilai cukup untuk mendukung kebijakan kredit berbunga rendah bagi masyarakat prasejahtera.
Adapun hasil denda berupa uang sebesar Rp 10,2 triliun dan lahan seluas 2,3 juta hektare diserahkan kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.
Menurut dia, kondisi saat ini masih menunjukkan ketimpangan karena masyarakat miskin justru menghadapi bunga pinjaman lebih tinggi dibanding kelompok masyarakat mampu.
Oleh karena itu, pemerintah akan melakukan evaluasi terhadap sistem pembiayaan dan hambatan yang selama ini terjadi.
"Masa orang miskin bunganya lebih besar dari orang kaya terus-menerus. Kami akan pelajari di mana sistem kita lemah, di mana kekurangan kita," kata dia.
Prabowo menegaskan, arah kebijakan ekonomi pemerintah harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan amanat Undang-Undang Dasar 1945.
Dia menilai prinsip keadilan sosial harus diwujudkan secara nyata melalui kebijakan yang berpihak kepada rakyat kecil.
Prabowo juga mengapresiasi peran Satgas PKH yang dinilai berkontribusi nyata bagi kemakmuran rakyat.
"Patokan kita adalah Pancasila dan Undang-Undang 1945 dan tidak hanya slogan. Kita mau wujudkan situasi yang sebenarnya. Sekali lagi terima kasih PKH terus berjuang terus bertugas muliamu demi kemakmuran rakyat," tuturnya. (jpnn.com)
Dalam arahannya, Ketua Umum Partai Gerindra itu menegaskan kemampuan permodalan nasional dinilai cukup untuk mendukung kebijakan kredit berbunga rendah bagi masyarakat prasejahtera.
"Permodalan Nasional Madani untuk kredit keluarga prasejahtera dari 24 persen kami turunkan harus di bawah 10 persen, harus di bawah 9 persen," ujar Prabowo seusai menyaksikan penyerahan hasil denda administratif dan lahan kawasan hutan oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) di Kejaksaan Agung, pada Rabu (13/5).
Adapun hasil denda berupa uang sebesar Rp 10,2 triliun dan lahan seluas 2,3 juta hektare diserahkan kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.
Menurut dia, kondisi saat ini masih menunjukkan ketimpangan karena masyarakat miskin justru menghadapi bunga pinjaman lebih tinggi dibanding kelompok masyarakat mampu.
Oleh karena itu, pemerintah akan melakukan evaluasi terhadap sistem pembiayaan dan hambatan yang selama ini terjadi.
"Masa orang miskin bunganya lebih besar dari orang kaya terus-menerus. Kami akan pelajari di mana sistem kita lemah, di mana kekurangan kita," kata dia.
Prabowo menegaskan, arah kebijakan ekonomi pemerintah harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan amanat Undang-Undang Dasar 1945.
Dia menilai prinsip keadilan sosial harus diwujudkan secara nyata melalui kebijakan yang berpihak kepada rakyat kecil.
Prabowo juga mengapresiasi peran Satgas PKH yang dinilai berkontribusi nyata bagi kemakmuran rakyat.
"Patokan kita adalah Pancasila dan Undang-Undang 1945 dan tidak hanya slogan. Kita mau wujudkan situasi yang sebenarnya. Sekali lagi terima kasih PKH terus berjuang terus bertugas muliamu demi kemakmuran rakyat," tuturnya. (jpnn.com)
Tags
Bisnis