 |
| SEMINAR: Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Sapta Mandiri (UNIVSM), Fraksi Literasi Muda, dan Himpunan Mahasiswa Ilmu Komputer (HIMAKOM) gelar seminar tentang wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD - Foto Dok Univsm. |
TOPRILIS.COM, KALSEL - Wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD kembali menjadi bahan perbincangan publik. Isu tersebut dibedah dalam seminar hasil kolaborasi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Sapta Mandiri (UNIVSM), Fraksi Literasi Muda, dan Himpunan Mahasiswa Ilmu Komputer (HIMAKOM), Rabu (4/2/2026), di Aula Kampus UNIVSM.
Puluhan mahasiswa tampak antusias mengikuti seminar bertajuk “Wacana Pilkada Melalui DPRD” yang menyoroti dampak perubahan sistem pemilihan kepala daerah terhadap kualitas demokrasi lokal.
Ketua Fraksi Literasi Muda yang juga pengurus HIMAKOM, Muhammad Halim Ihsan, mengatakan forum ini digelar sebagai respons atas kembali menguatnya diskursus pilkada tidak langsung di tingkat nasional.
Menurutnya, wacana tersebut menyentuh langsung hak konstitusional warga negara dalam menentukan pemimpinnya.
“Kami ingin membuka ruang dialog agar masyarakat, khususnya generasi muda, memahami isu ini secara utuh dan tidak hanya menerima narasi dari elite politik,” ujarnya.
Pengamat Politik Banua, Kadarisman, menilai pilkada melalui DPRD berisiko melemahkan akuntabilitas kepala daerah kepada rakyat. Ia menekankan bahwa sistem pemilihan langsung telah memberi ruang partisipasi publik yang lebih luas sejak era reformasi.
“Ketika pemilihan dikembalikan ke DPRD, kontrol publik menjadi terbatas dan potensi transaksi politik semakin besar,” katanya.
Sementara itu, Ketua BEM UNIVSM, Abdullah, mengingatkan bahwa skema pemilihan tidak langsung rawan dimanfaatkan untuk kepentingan kelompok tertentu.
“Pilkada langsung memang belum sempurna, tetapi solusinya adalah memperbaiki sistem pengawasan, bukan mencabut hak rakyat untuk memilih,” tegasnya.
Dari unsur pemerintah daerah, narasumber Kesbangpol Balangan yang akrab disapa Bang Donald menilai evaluasi terhadap pilkada langsung tetap diperlukan, terutama terkait biaya politik yang tinggi dan praktik politik uang.
Namun, ia menegaskan bahwa apa pun mekanisme yang dipilih ke depan harus tetap menjunjung prinsip kedaulatan rakyat dan transparansi.
“Perdebatan ini seharusnya menjadi pintu masuk untuk memperkuat partai politik, etika politik, serta pendidikan demokrasi,” ujarnya.
Melalui seminar tersebut, mahasiswa berharap diskusi tidak berhenti pada tataran wacana, tetapi dapat melahirkan rekomendasi kebijakan dan memperluas edukasi publik tentang pentingnya menjaga kualitas demokrasi di daerah.(univsm/elh)