 |
| PARIPURNA: Suasana rapat paripurna DPRD Kabupaten Barut, Jumat (21/11/2025) di Gedung DPRD Kabupaten Barut - Foto Dok Nett |
TOPRILIS.COM, KALTENG- Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Utara (Barut) menyampaikan pemandangan umum terhadap Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Penyampaian tersebut disampaikan juru bicara Fraksi PKB Suhendra, pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Barut, jumat (21/11/2025) di Gedung DPRD Kabupaten Barut.
Mengawali penyampaiannya, Suhendra menyampaikan ucapan selamat dan sukses atas pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur’an dan Hadis (MTQH) ke-XXXIII Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Tahun 2025 yang digelar di Muara Teweh pada 14–22 November 2025. Ia berharap seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman dan sukses.
“Fraksi PKB menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Barut atas penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan APBD 2026. Dokumen ini merupakan pedoman strategis pembangunan, sehingga penyusunannya harus berlandaskan transparansi, akuntabilitas, efisiensi, keadilan, dan keberpihakan kepada rakyat,” ujar Suhendra.
Dalam kesempatan ini Fraksi PKB menilai struktur pendapatan daerah tahun 2026 masih sangat bergantung pada dana transfer pusat.
Untuk itulah Fraksi PKB menekankan perlunya optimalisasi PAD melalui perbaikan tata kelola pajak, digitalisasi layanan, serta penertiban potensi pendapatan dari sektor pertambangan, perkebunan, dan jasa. Lalu kebijakan intensifikasi pajak daerah dilakukan selektif, tidak membebani UMKM.
Fraksi PKB menggarisbawahi bahwa alokasi belanja daerah harus memberi dampak langsung bagi masyarakat, terutama pada pendidikan dengan memastikan alokasi 20% benar-benar meningkatkan sarana sekolah, peningkatan kualitas guru hingga memperbaiki akses pendidikan di wilayah terpencil.
Lalu untuk kesehatan dilakukan dengan penguatan layanan Puskesmas, Pustu dan peningkatan fasilitas RSUD. Pengadaan obat dan alat kesehatan harus transparan dan bebas konflik kepentingan.
Kemudian di sector infrastruktur, khususnya jalan antar desa dan antar kecamatan. Salah satunya dengan peningkatan konektivitas wilayah pedalaman, khususnya Teweh Selatan, Lahei, Gunung Purei, dan sekitarnya. Pemerataan pembangunan harus menjadi prinsip utama.
"Fraksi PKB mendorong setiap program memiliki indikator kinerja yang jelas. Pengadaan barang dan jasa dilakukan secara terbuka dan akuntabel. Penguatan desa antikorupsi dan peningkatan kapasitas pemerintah desa," tambahnya.
Dalam kesempatan ini Fraksi PKB juga memberi perhatian serius terhadap defisit RAPBD 2026 sebesar Rp117.702.692.571.
"Fraksi PKB menegaskan bahwa pembiayaan defisit harus jelas, realistis, dan bertanggung jawab, terutama melalui SILLPA, bukan pembiayaan yang membebani fiskal jangka Panjang," timpalnya lagi.
Belanja tidak prioritas, kegiatan seremonial, dan program pemborosan harus ditekan. Defisit hanya layak untuk program produktif seperti infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, dan penguatan ekonomi masyarakat.
"Pemerintah daerah juga harus terbuka mengenai pos belanja penyebab deficit," tukasnya.
Diakhir penyampaian, dirinya menegaskan kesiapan Fraksi PKB untuk melanjutkan pembahasan APBD pada tingkat selanjutnya.
“Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan memohon ridho Allah SWT, Fraksi PKB siap membahas Raperda APBD 2026 pada rapat gabungan komisi bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Barut," tukasnya.
Sumber: Nett