Pemerintah Tebar Diskon Iuran JKK dan JKM 50% untuk Driver Ojol hingga Kurir

DISKON IURAN: Pemerintah meluncurkan program bantuan iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) untuk pekerja bukan penerima upah (BPU) - Foto Net.

TOPRILIS.COM, JAKARTA - Pemerintah meluncurkan program bantuan iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) untuk pekerja bukan penerima upah (BPU). Target penerima bantuan ini yakni, pengemudi atau driver ojek online (ojol), ojek pangkalan, supir, kurir, hingga pekerja logistik.

"Program bantuan iuran Jaminan Kehilangan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi pekerja bukan penerima upah. Jadi, ini bagi pekerja bukan penerima upah itu adalah pengemudi transportasi online atau ojol, ojek panggalan, supir, kurir, dan logistik," jelas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers pengumuman 8 paket ekonomi tahun 2025 di Kantor Presiden Jakarta, Senin (15/9/2025).

Bantuan yang diberikan pemerintah berupa potongan atau diskon sebesar 50 persen untuk iuran JKK dan JKM. Potongan ini akan berlaku selama 6 bulan.

"Diberikan diskon 50 persen untuk JKK dan JKM untuk 6 bulan," ujarnya.

Airlangga menyebut target penerima bantuan ini 731.361 orang, dengan total anggaran yang dikucurkan sebanyak Rp36 miliar. Menurut dia, dana untuk bantuan ini disiapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

"Jadi, JKK dan JKM itu tentunya kita berharap bahwa ini bisa diterima oleh ojol, dan dana yang diperlukan adalah Rp 36 miliar dan disiapkan oleh BPJS," tutur Airlangga.

Manfaat yang Didapat

Dia menjelaskan manfaat yang akan didapat oleh para pekerja BPU dari JKK antara lain, santunan kematian 48 kali upah, santunan cacat 56 kali upah, dan beasiswa Rp174 juta untuk 2 orang anak. Sementara manfaat JKM yakni, total yang diterima Rp42 juta.

"Bayarnya (iuran) sesuai dengan paketnya aja. Kalau nggak salah Rp10.800. Jadi bayar itu kita kasih 50 persen diskon," ucapnya.

Disisi lain, Airlangga membuka kemungkinan bantuan tersebut akan dilanjutkan pada tahun 2026. Sasaran penerimanya akan ditambah untuk petani hingga pedagang.

"Tahun depan kita akan buka juga untuk petani, pedagang, dan lain-lain jadi mereka statusnya bukan pekerja tetapi tenaga mitra lepas," pungkas Airlangga.(liputan6.com/elh)