Bedah Rumah, 38 Ribu RTLH Masing-masing Dapat Rp 20 Juta Mulai Oktober

PROGRAM BEDAH RUMAH: Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bakal mulai mencairkan anggaran program bedah rumah, alias bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) kepada 38 ribu unit rumah tak layak huni (RTLH) mulai Oktober 2025 - Foto Net.

TOPRILIS.COM, JAKARTA - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bakal mulai mencairkan anggaran program bedah rumah, alias bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) kepada 38 ribu unit rumah tak layak huni (RTLH) mulai Oktober 2025. Masing-masing rumah nantinya akan mendapat bantuan dana Rp 20 juta.

Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur menyampaikan, total anggaran yang disiapkan untuk program bedah rumah di 2025 sebesar Rp 850 miliar. Dana itu nantinya akan dialokasikan untuk 45.000 rumah tak layak huni, di mana 3.000 di antaranya berasal dari Kementerian Sosial (Kemensos).

"Dari 45.000 (unit rumah) verifikasinya sudah selesai 38.000 (unit rumah). Jadi harapan kita minggu depan itu bisa verifikasi. Sudah mulai bisa di-SK-kan," ujar Fitrah di sela acara akad Massal 26.000 KPR FLPP di Cileungsi, Kabupaten Bogor, Senin (29/9/2025).

Fitrah mengatakan, penyaluran dana bedah rumah itu akan tersebar di berbagai penjuru wilayah Tanah Air, khususnya di 24 provinsi.

"Jadi kalau kita lihat RTLH yang paling tinggi, itu ada di Jawa Tengah, Jawa Barat. Jadi, semuanya ada sekitar 24 provinsi," imbuh dia.

Cair Mulai Bulan Depan

Meskipun belum terverifikasi sepenuhnya, ia memastikan sebagian dana bedah rumah bakal mulai dicairkan per Oktober 2025 mendatang.

"Sudah bisa mulai depan, pertengahan lah bisa cair. Tapi ini bertahap tidak langsung 38.000 (unit). Nah, dari 38.000 itu 3.000 (unit)-nya dari (anggaran) Kemensos, utamanya segmen kemiskinan ekstrem ada di Kemensos," jelasnya.

"Total anggarannya itu sekitar Rp 850 miliar untuk 45.000 (unit BSPS)," terang dia.

Rincian Dana Bedah Rumah

Adapun rincian dana Rp 20 juta untuk program bedah rumah, sebanyak Rp 17,5 juta dialokasikan untuk pembelian material. Sedangkan sisa Rp 2,5 juta diberikan langsung ke masing-masing kepala keluarga (KK) untuk ongkos tukang.

"Jadi mereka kan nggak bisa ngambil. Mereka cuma bisa ngambil Rp 2,5 juta untuk ongkos tukang," kata Fitrah.

Dari total kuota BSPS untuk 45 ribu unit rumah, sebanyak 23.420 diberikan kepada rumah tak layak huni yang berlokasi di pedesaan. Sementara 14.539 unit untuk rumah di kawasan pesisir, dan 7.114 unit untuk wilayah perkotaan.

"Yang paling banyak pesisir tuh kan di Sulawesi. Sulawesi yang paling banyak kawasan pesisir, pulau-pulau kecil dan sebagainya," pungkas Fitrah.(liputan6.com/elh)