 |
| PERDA ANAK: Anggota Komisi III DPRD Balangan, Fathurrahman, menegaskan komitmennya untuk menginisiasi regulasi perlindungan anak - Foto Istimewa. |
TOPRILIS.COM, KALSEL - DPRD Kabupaten Balangan mulai menggodok wacana pembentukan Peraturan Daerah (Perda) Perlindungan Anak.
Dorongan ini muncul sebagai respons atas lemahnya sistem perlindungan anak yang selama ini hanya mengandalkan program sektoral tanpa pijakan hukum yang jelas.
Anggota Komisi III DPRD Balangan, Fathurrahman, menegaskan komitmennya untuk menginisiasi regulasi tersebut.
Ia menyebut perlindungan anak tak bisa dibiarkan bersandar pada kebijakan temporer atau reaktif.
“Sudah saatnya kita punya Perda Perlindungan Anak di Balangan. Ini bukan soal wacana, tapi kebutuhan nyata. Harus ada dasar hukum agar semua pihak punya tanggung jawab yang terukur,” tegas Fathurrahman, Selasa (5/8/2025).
Ia menilai, kekosongan regulasi selama ini menyebabkan tumpang tindih kebijakan dan lemahnya penanganan kasus kekerasan terhadap anak. DPRD pun berkomitmen menjadikan Perda tersebut sebagai prioritas legislasi tahun depan.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Balangan, Abiji, juga menekankan pentingnya langkah konkret pemerintah daerah dalam menjamin hak tumbuh kembang anak.
“Perlindungan anak tak bisa hanya mengandalkan reaksi setelah kejadian. Butuh sistem permanen, salah satunya lewat regulasi,” ujar Abiji.
Ia menyebut pendekatan perlindungan anak harus lintas sektor. Mulai dari DP3A, Dinas Kesehatan, hingga pendampingan psikologis bagi korban.
Fathurrahman pun menegaskan, pembentukan Perda tak bisa eksklusif.
“Harus melibatkan lembaga perlindungan anak, tokoh masyarakat, dan praktisi pendidikan. Supaya regulasi tidak sekadar formalitas, tapi betul-betul menjawab persoalan di lapangan,” tandasnya.
Menurutnya, ini bukan sekadar urusan birokrasi. “Kalau kita serius bicara tentang generasi penerus, perlindungan anak harus dimulai dari sekarang. Lewat kebijakan yang kuat,” katanya.(rls/elhami)