 |
| Komisi II DPRD Kalsel Dorong Optimalisasi Anggarn Sektor Ekonomi dan Ketahanan Pangan dalam Pembahasaan KUA-PPAS 2026 |
TOPRILIS.COM,
Banjarmasin – Komisi II DPRD Kalimantan Selatan angkat suara soal pemangkasan
anggaran di sektor pertanian, peternakan, hingga perikanan. Mereka menilai
pemotongan anggaran yang cukup signifikan itu berpotensi mengancam keberlangsungan
program ketahanan pangan dan ekonomi kerakyatan di Banua.
Hal ini
terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Rabu (6/8/2025) di
ruang Komisi II DPRD Kalsel bersama sejumlah mitra kerja. Hadir dalam rapat
tersebut perwakilan dari Dinas Perkebunan dan Peternakan, Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pangan, Dinas Kehutanan, Dinas Kelautan dan Perikanan, serta BPKAD
Kalsel.
Ketua
Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi yang akrab disapa Paman Yani menyebut,
banyak pos anggaran dinas mitra yang dipotong secara drastis dalam rancangan KUA-PPAS
Tahun Anggaran 2026.
“Setelah
kita buka satu per satu, ternyata anggarannya banyak yang terpotong, bahkan ada
yang tinggal separuh dari tahun sebelumnya. Padahal ini menyangkut sektor vital
seperti pangan dan pertanian,” tegasnya.
Paman
Yani menilai, kebijakan pemangkasan itu tidak sejalan dengan visi Presiden
Prabowo Subianto yang menjadikan ketahanan pangan sebagai salah satu program
prioritas nasional. Ia juga menyoroti minimnya alokasi untuk program cetak
sawah, alsintan (alat mesin pertanian), dan dukungan keuangan lain yang sangat
dibutuhkan petani di lapangan.
“Kalau
ini dibiarkan, kita khawatir program strategis yang langsung menyentuh
masyarakat justru mandek. Padahal APBN sendiri sudah mendukung sektor ini,”
ujarnya.
Komisi
II, lanjut Paman Yani, telah sepakat untuk mendorong pengembalian anggaran ke
level semula seperti tahun 2025. Apalagi, empat orang anggota Komisi II juga
menjadi bagian dari Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalsel.
“Kami
akan bawa ini ke forum Banggar. Ini bukan sekadar soal angka, tapi menyangkut
komitmen kita dalam membangun ekonomi rakyat,” pungkasnya.
Komisi II
DPRD Kalsel menegaskan akan terus mengawal kebijakan anggaran agar benar-benar
menyentuh kebutuhan dasar masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi dari
sektor riil, khususnya pertanian, peternakan, dan perikanan. (rls/dina)