 |
| PARIPURNA: Rapat Paripurna Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 - Foto Istimewa. |
TOPRILIS.COM, KALSEL - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Balangan bersama DPRD Balangan secara resmi menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Balangan, Rabu (16/7/2025).
Dalam Rapat Paripurna tersebut terungkap bahwa APBD Balangan 2025 naik jadi Rp 3,99 triliun, meski pendapatan turun Rp 226 miliar. Rapat Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Balangan Hj Linda Wati.
Bupati H. Abdul Hadi melalui Penjabat Sekretaris Daerah (Pj. Sekda) H. Sufriannor dalam sambutannya menyampaikan, bahwa perubahan APBD 2025 dilatarbelakangi oleh penyesuaian terhadap Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 terkait efisiensi anggaran.
Kebijakan nasional tersebut menyebabkan penurunan pendapatan transfer daerah sebesar Rp 226 miliar atau sekitar 7,35 persen. Kendati demikian, Pemkab Balangan tetap mampu menjaga stabilitas fiskal daerah melalui berbagai strategi optimalisasi pendapatan.
“Melalui peningkatan dividen BUMD, pemanfaatan SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran), dan peningkatan pembiayaan netto, Pemkab tetap dapat menganggarkan belanja daerah sebesar Rp 3,993 triliun, atau meningkat 4,01 persen,” jelas Sufriannor.
Secara keseluruhan, APBD Balangan setelah perubahan mengalami kenaikan sebesar 1,11 persen dibandingkan APBD murni tahun anggaran 2025.
Dalam kesempatan yang sama, Pemkab juga menyampaikan tanggapan resmi atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD. Pj Sekda menyampaikan apresiasi atas kritik dan saran konstruktif yang diberikan DPRD.
“Seluruh catatan dan masukan dari fraksi-fraksi akan menjadi bahan penyempurnaan Raperda agar pelaksanaan anggaran lebih efektif dan berpihak kepada kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga komitmen kolektif antara eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
“Dengan semangat kebersamaan, kita harap perubahan APBD ini mampu mendorong pembangunan daerah menuju Balangan yang lebih baharat, maju, dan sejahtera,” pungkasnya.(rls/elhami)