 |
| FGD: BKPSDM gelar FGD Evaluasi Pengelolaan Kinerja yang diikuti oleh 69 pejabat/pengelola kepegawaian dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) - Foto Dok BKPSDM Balangan. |
TOPRILIS.COM, KALSEL – Pemerintah Kabupaten Balangan mengambil langkah strategis untuk mengakselerasi kualitas kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN). Melalui BKPSDM, digelar FGD Evaluasi Pengelolaan Kinerja yang diikuti oleh 69 pejabat/pengelola kepegawaian dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Selasa (29/7/2025).
Bertempat di Berlian Room, Grand Qin Hotel Banjarbaru, kegiatan ini menjadi wadah untuk menyelaraskan pemahaman dan implementasi aturan baru, terutama yang berkaitan dengan dialog kinerja dan evaluasi yang lebih fleksibel serta objektif.
Kegiatan dibuka secara resmi oleh Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Rudiansyah Sofyan, S.Hut, ME. Dalam sambutan Bupati Balangan yang dibacakannya, ia menegaskan bahwa peningkatan kinerja adalah kewajiban fundamental bagi setiap ASN.
"Setiap pegawai harus memaknai kinerja sebagai sesuatu yang wajib meningkat setiap tahun. Untuk itu, peran pimpinan dalam mengevaluasi bawahan melalui dialog kinerja yang intensif menjadi kunci," ujar Rudiansyah.
Ia menambahkan, evaluasi ini akan memberikan dampak positif bagi organisasi, memperjelas area yang perlu diperbaiki, dan mempertahankan prestasi yang sudah baik.
Dari Perencanaan Hingga Tindak Lanjut
Narasumber pertama, Hospita Gloria Situmorang, SH, M.AP, mengupas tuntas mengenai Manajemen Kinerja dan Manajemen Talenta sesuai amanat UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Ia menekankan bahwa pengelolaan kinerja modern harus lebih fleksibel untuk menjawab dinamika birokrasi yang terus berkembang.
"Pengelolaan kinerja bukan sekadar formalitas, tetapi sebuah siklus utuh mulai dari perencanaan hingga tindak lanjut. Kualitasnya di setiap SKPD, dari level pimpinan tertinggi hingga staf, menjadi cerminan kesehatan organisasi," jelasnya.
Menurut Hospita, salah satu "pekerjaan rumah" di wilayah kerja BKN Kantor Regional VIII Banjarmasin adalah implementasi tindak lanjut, berupa sanksi dan penghargaan, yang terkadang masih sulit diterapkan. Ia mendorong pimpinan untuk tidak ragu memberikan umpan balik berkelanjutan (on going feedback) dan mendistribusikan predikat kinerja secara objektif sesuai ekspektasi.
"Dialog kinerja harus menjadi rutinitas, bukan insidentil. Di sinilah pimpinan mengklarifikasi ekspektasi dan memastikan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) benar-benar selaras dengan tujuan organisasi dengan prinsip SMART (Spesific, Measurable, Achievable, Relevant, Time bound)," tegasnya.
Praktik dan Implementasi di Lapangan
Melengkapi sesi pertama, narasumber kedua, Dwi Suryani S.Kom, memaparkan aspek teknis dan dasar hukum yang lebih rinci, mulai dari PermenPAN RB hingga Surat Edaran Kepala BKN terbaru. Ia memperkenalkan Matriks Peran Hasil (MPH) sebagai instrumen wajib bagi PNS dan PPPK untuk memfasilitasi dialog kinerja.
"Dengan adanya MPH, tidak ada lagi tumpang tindih pekerjaan. Atasan menyusun SKP lebih dulu, baru kemudian di-cascading ke bawahan. Ini adalah instrumen untuk mengembangkan kinerja, bukan sekadar menilai," terang Dwi Suryani.
Pembahasan juga menyentuh kasus-kasus spesifik seperti penyusunan SKP bagi PNS yang sedang Tugas Belajar, di mana penilaian didasarkan pada hasil evaluasi akademik dan koordinasi dengan unit kerja asal. Selain itu, ditekankan pula pentingnya pembinaan melalui Coaching, Mentoring, dan Konseling bagi pegawai yang kinerjanya belum memenuhi ekspektasi.
Antusiasme peserta terlihat jelas sepanjang acara yang berlangsung dari pagi hingga sore hari. Jumlah peserta tetap stabil hingga akhir, dan sesi tanya jawab berlangsung dinamis, menunjukkan tingginya minat untuk memahami dan menerapkan sistem pengelolaan kinerja yang baru.
Menutup kegiatan, Kepala BKPSDM Balangan, H. Sufriannor, S.Sos, M.AP, berpesan agar seluruh ilmu dan pemahaman baru yang diperoleh dapat segera disebarluaskan dan diimplementasikan di SKPD masing-masing.
"Harapan kami, FGD ini menjadi pemicu perubahan positif. Segera sampaikan hasilnya di instansi masing-masing agar tujuan kita untuk mewujudkan birokrasi yang lincah dan berkinerja tinggi di Kabupaten Balangan dapat tercapai," pungkasnya.(rls/elhami)
Tags
Kabupaten Balangan