 |
| SAMBUTAN : Pemprov Kalsel Realisasikan Sekolah Rakyat, Sebanyak 225 Peserta Didik Telah Resmi Diterima |
TOPRILIS.COM, Banjarmasin – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) mulai merealisasikan program Sekolah Rakyat, sebuah inisiatif pendidikan gratis yang menyasar anak-anak dari keluarga tidak mampu.
Sebanyak 225 peserta didik resmi diterima dan akan memulai pembelajaran pada awal Juli 2025.
Program ini mencakup dua jenjang sekaligus, yakni SMP dan SMA, dengan penempatan awal di dua lokasi yaitu:
- 125 siswa di Balai Besar Pelatihan dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS)
- 100 siswa di Sentra Budi Luhur.
Plt. Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalsel, Gusti Yanuar Noor Rifai, menyebut langkah ini sebagai upaya konkret pemerintah memperluas akses pendidikan untuk kelompok prasejahtera, terutama anak-anak dari desil 1 dan 2 atau kategori masyarakat sangat miskin.
“Alhamdulillah, kita sudah terima 225 siswa. Mereka dari keluarga yang benar-benar tidak mampu. Ini bagian dari perjuangan kita mengentaskan kemiskinan lewat pendidikan,” ujar Rifai, Kamis (26/6/2025).
Belajar Meski Gedung Belum Rampung
Rifai menjelaskan bahwa meski gedung Sekolah Rakyat permanen masih dalam proses pembangunan, aktivitas belajar tetap dimulai dengan memanfaatkan fasilitas balai sosial yang tersedia. Hal ini untuk menghindari keterlambatan proses pendidikan sekaligus membangun pondasi program ke depan.
“Jangan tunggu gedung selesai. Kita mulai dulu, karena pendidikan tidak bisa menunggu,” tegasnya.
Didukung Presiden, Siap Tambah Kuota
Program ini juga menjadi bagian dari inisiatif nasional yang mendapat dukungan langsung Presiden Prabowo Subianto. Rifai mengatakan, Presiden bahkan meminta agar kuota ditambah, agar lebih banyak anak-anak tidak mampu bisa sekolah.
“Ini baru gelombang pertama. Presiden ingin kuotanya diperluas terus. Insyaallah gelombang kedua akan menyusul,” ungkapnya.
Harapan Baru Bagi Anak-anak Tak Mampu
Bagi banyak keluarga di Kalsel, terutama di pelosok dan kantong kemiskinan, Sekolah Rakyat jadi harapan baru agar anak-anak mereka bisa mengenyam pendidikan formal tanpa biaya.
“Kalau anak-anak bisa sekolah, kita punya peluang nyata memutus rantai kemiskinan,” tandas Rifai.
Program ini diharapkan menjadi role model nasional dalam membangun akses pendidikan inklusif, terutama bagi kelompok masyarakat yang selama ini tertinggal karena keterbatasan ekonomi.(rls/tiwi)