 |
| RAPAT KERJA : Pansus IV DPRD Kalsel dalami program sektor pendidikan, sosial, kesejahteraan, dan kearsipan dalam rapat kerja bersama sejumlah mitra. - (foto:dprdkalsel) |
TOPRILIS.COM, KALSEL – Panitia Khusus (Pansus) IV DPRD Kalimantan Selatan terus mendalami pelaksanaan program di sektor pendidikan, sosial, kesejahteraan, dan kearsipan dalam rapat kerja bersama sejumlah mitra, Selasa (8/4).
Dipimpin Ketua Pansus IV, Jihan Hanifa, rapat menghadirkan Dinas Pendidikan (Disdik), Dinas Sosial (Dinsos), Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra), serta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dipersip). Fokus utama pembahasan adalah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Kalsel Tahun Anggaran 2024.
Disdik Kalsel melaporkan batalnya pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK akibat persoalan status lahan yang berada di kawasan hutan lindung. Selain itu, keterlambatan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) menyebabkan beberapa program penting gagal terlaksana.
Sementara itu, Dinsos Kalsel menyoroti minimnya sarana dan prasarana serta belum tersedianya anggaran untuk sejumlah indikator kinerja. Dinsos juga menghadapi tantangan dalam menjangkau klien disabilitas dan tuna sosial sebagai bagian dari pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Biro Kesra memaparkan keberhasilan pelaksanaan program di bidang keagamaan dan kesejahteraan rakyat, termasuk partisipasi Kalsel dalam MTQ Nasional di Kaltim dan MTQ Korpri di Kalteng, serta fasilitasi bantuan pendidikan dan penguatan UKS kabupaten/kota.
Dipersip Kalsel juga melaporkan kemajuan berbagai program seperti pelestarian naskah kuno, pengelolaan arsip, hingga pembinaan perpustakaan daerah.
“Rapat ini penting untuk memastikan program yang dilaksanakan betul-betul menyentuh kebutuhan masyarakat dan bisa menjadi pijakan kebijakan yang lebih baik ke depan,” tegas Jihan Hanifa.
Pansus IV menekankan agar seluruh mitra kerja memperbaiki efektivitas dan efisiensi program, sekaligus lebih responsif terhadap tantangan di lapangan. Evaluasi ini diharapkan menjadi fondasi kuat dalam merumuskan rekomendasi akhir Pansus kepada pemerintah daerah.(rls/tiwi)