 |
| BAHAS: Kemenkeu bersama kementerian dan lembaga lain mulai membahas komposisi RAPBN 2025 untuk pemerintahan yang baru - Foto Net. |
TOPRILIS.COM, JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bersama kementerian dan lembaga lain mulai membahas komposisi Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2025 sebagai alokasi anggaran perdana untuk pemerintahan yang baru.
Dikatakan Menkeu, hari ini dimulai tahapan untuk memberikan indikasi mengenai pagu indikatif bagi kementerian lembaga.
"Tadi telah dilaporkan bahwa untuk 2025, kita memulai dengan tantangan yang kemungkinan dihadapi baik dari sisi global, baik itu dari sisi ekonomi seperti terjadinya kenaikan suku bunga, inflasi, dan juga dari arus modal yang terpengaruh, tensi dari geopolitik, juga adanya tren seperti digitalisasi, climate change, dan demografi yang semakin aging," ujarnya.
Untuk mencapai high income country, katanya, maka untuk RAPBN 2025 tetap akan dikelola dan difokuskan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang berhubungan dengan tantangan struktural yang terkait dengan peningkatan produktivitas.
Oleh karena itu, fokus dari kebijakan fiskal 2025 adalah untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, meningkatkan well-being atau kesejahteraan, dan konvergensi kesejahteraan dan kemajuan antardaerah, kata Sri menambahkan.
"Untuk beberapa fokus seperti hilirisasi, transformasi hijau, pembangunan infrastruktur, SDM unggul, inklusivitas, dan reformasi birokrasi masih akan tetap dilakukan," katanya.
Dikatakan Sri Mulyani, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta supaya kementerian/lembaga tetap berkomunikasi dengan pemerintahan baru agar langsung melaksanakan program prioritas yang sudah disampaikan.(okezone.com/elh)
"Seperti diketahui, bahwa untuk RAPBN 2025 yang merupakan APBN pertama untuk pemerintahan baru memang disusun sesuai dengan siklus dari APBN yang dimulai dengan pembahasan mengenai kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal," ujar Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, dikutip dari Antara, Jumat (5/4/2024).
Dikatakan Menkeu, hari ini dimulai tahapan untuk memberikan indikasi mengenai pagu indikatif bagi kementerian lembaga.
"Tadi telah dilaporkan bahwa untuk 2025, kita memulai dengan tantangan yang kemungkinan dihadapi baik dari sisi global, baik itu dari sisi ekonomi seperti terjadinya kenaikan suku bunga, inflasi, dan juga dari arus modal yang terpengaruh, tensi dari geopolitik, juga adanya tren seperti digitalisasi, climate change, dan demografi yang semakin aging," ujarnya.
Untuk mencapai high income country, katanya, maka untuk RAPBN 2025 tetap akan dikelola dan difokuskan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang berhubungan dengan tantangan struktural yang terkait dengan peningkatan produktivitas.
Oleh karena itu, fokus dari kebijakan fiskal 2025 adalah untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, meningkatkan well-being atau kesejahteraan, dan konvergensi kesejahteraan dan kemajuan antardaerah, kata Sri menambahkan.
"Untuk beberapa fokus seperti hilirisasi, transformasi hijau, pembangunan infrastruktur, SDM unggul, inklusivitas, dan reformasi birokrasi masih akan tetap dilakukan," katanya.
Dikatakan Sri Mulyani, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta supaya kementerian/lembaga tetap berkomunikasi dengan pemerintahan baru agar langsung melaksanakan program prioritas yang sudah disampaikan.(okezone.com/elh)
Tags
Nasional