ARR-Cell

DPRD Kaltim Desak Pemerintah Pusat Realisasikan Bendung Gerak Sungai Talake

 

WAWANCARA: Anggota Komisi III DPRD Provinsi Kaltim Bagus Susetyo - Foto Dok Agustina

TOPRILIS.COM, KALTIM- Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Bagus Susetyo mendesak Pemerintah Pusat untuk segera merealisasikan pembangunan bendung gerak Sungai Talake yang merupakan proyek strategis nasional. 

Ia menilai, bendung gerak Sungai Talake sangat penting untuk mendukung kedaulatan pangan di Kaltim, khususnya di kawasan Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser.

Ia juga mengatakan, bahwa bendung gerak Sungai Talake dapat meningkatkan luas lahan sawah yang ada di Kecamatan Babulu dan sekitarnya, yang selama ini hanya mengandalkan sistem tadah hujan.

"Kami meminta pemerintah pusat untuk segera merealisasikan pembangunan bendung gerak Sungai Talake, karena ini merupakan kebutuhan mendesak bagi petani di Kecamatan Babulu. Dengan adanya bendung gerak Sungai Talake, luas lahan sawah bisa diperluas hingga 4.000 hektare, sehingga produksi gabah bisa meningkat," ujar Bagus.


Politisi Partai Gerindra ini menambahkan, bahwa pembangunan bendung gerak Sungai Talake juga dapat memberikan manfaat lain, seperti mengatasi banjir, mengendalikan sedimentasi, meningkatkan kualitas air sungai, dan membangkitkan listrik tenaga air.

"Kami mengusulkan agar bendung gerak Sungai Talake bisa dibangun oleh Provinsi Kaltim dengan anggaran Rp2 triliun. Bendung gerak Sungai Talake juga bisa dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga air dengan kapasitas 1,5 megawatt, sehingga dapat membantu ketersediaan listrik di daerah tersebut," katanya.

Dalam kesempatan ini ia juga menyayangkan, bahwa pemerintah pusat telah mengalihkan anggaran pembangunan fisik bendung gerak Sungai Talake untuk pembangunan pengambil air di Kecamatan Sepaku, Kabupaten PPU, yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan air bersih Ibu Kota Negara Indonesia baru bernama Nusantara.

"Kami kecewa dengan keputusan pemerintah pusat yang mengabaikan kepentingan masyarakat Kaltim, khususnya petani di Kecamatan Babulu dan sekitarnya. Kami tidak ingin bendung gerak Sungai Talake hanya menjadi wacana tanpa realisasi. Kami akan terus memperjuangkan hak kami untuk mendapatkan bendung gerak Sungai Talake," tukasnya.(ags/ar)

Lebih baru Lebih lama