Sesuai Perda 2/2026, Urusan Damkar Balangan Resmi Beralih dari BPBD ke Satpol PP

RAKOR PENGALIHAN DAMKAR: Kepala Pelaksana BPBD Balangan H. Rahmi bersama Plt. Kasatpol PP Balangan Cecep Ruswantoro saat Rapat Koordinasi Pengalihan Urusan Damkar, Kamis (05/11/2026) di Aula BPBD Balangan - Foto Dok BPBD Balangan.

TOPRILIS.COM, KALSEL – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Balangan menggelar Rapat Koordinasi bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Balangan, Kamis (5/11/2026) bertempat di Aula BPBD Kabupaten Balangan.

Rapat ini membahas penataan pengalihan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan kebakaran dan penyelamatan dari BPBD kepada Satpol PP Kabupaten Balangan.

Kepala Pelaksana BPBD Balangan, H. Rahmi, menjelaskan perpindahan ini didasari penyesuaian regulasi. Selama kurang lebih 6 tahun, keberadaan Damkar di bawah BPBD tidak memiliki payung hukum yang eksplisit secara normatif.

“Yang pertama tentu saja kami menyesuaikan dengan regulasi berdasarkan Permendagri 16 Tahun 2020 dan Permendagri 18 Tahun 2025 yang sangat jelas mengatur penyusunan struktur organisasi urusan bencana dan urusan pemadam kebakaran,” ujar Rahmi.

“Urusan pemadam kebakaran itu berada di bawah Satpol PP, bergabung dengan Satpol PP. Sedangkan unsur kebencanaan berada di bawah BPBD. Jadi itu dasar regulasi yang pertama,” tambahnya.

Dasar hukum tersebut kini diperkuat dengan Perda Nomor 2 Tahun 2026 yang secara eksplisit menyebutkan urusan Damkar bergabung di Bidang Linmas dan Damkar pada Satpol PP.

“Dengan Perda Nomor 2 Tahun 2026 ini, secara eksplisit sudah tertulis tentang urusan Damkar ini bergabung di Bidang Linmas dan Damkar, sehingga perencanaan dan penganggaran sudah mengakomodir aturan tentang pelaksanaan urusan kebakaran, sehingga bisa lebih optimal di lapangan,” kata Rahmi.

Maksimalkan Layanan dan Urusan SPM

Selain alasan regulasi, pengalihan ini juga bertujuan memaksimalkan kinerja pelayanan Damkar. Baik urusan bencana maupun urusan kebakaran merupakan urusan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang menjadi kewajiban kepala daerah.

“Kedua, tentunya kita ingin memaksimalkan kinerja pelayanan Damkar ini. Dengan struktur yang sudah menyesuaikan ketentuan, kita berharap tidak ada kendala dalam proses layanan, sehingga layanan kepada masyarakat dan program-program yang berkenaan dengan kebakaran ini bisa lebih optimal,” jelas Rahmi.

Aset Diserahkan Awal 2027

Terkait aset, Rahmi memastikan proses penyerahan akan mengikuti ketentuan sistem penyerahan aset secara administratif.

“InsyaAllah mudah-mudahan di awal 2027, aset-aset yang sudah kita siapkan, terutama yang pokok, yakni 1 unit mobil Damkar, 2 unit tangki, kemudian APD, selang, APAR, ini nanti akan kita petakan,” ungkapnya.

Termasuk juga peralatan penyelamatan seperti peralatan untuk penanganan lebah, tongkat penjepit ular, dan peralatan penyelamatan lainnya.

“Semua akan kita petakan nanti dan kita serahkan secara administratif,” tegas Rahmi.

Batas Kewenangan Jadi Jelas, Tidak Tumpang Tindih

Rahmi juga menegaskan batas kewenangan agar tidak terjadi tumpang tindih di lapangan.

“Batasannya sangat jelas. BPBD itu urusan kebencanaan. Urusan kebakaran itu harus diperjelas lagi, kebakaran pemukiman itu urusannya Damkar,” ujarnya.

“Kalau itu kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), BPBD yang berada di depan sebagai pengambil komando. Tetapi dalam pelaksanaan di lapangan, BPBD tetap mendampingi kebakaran pemukiman, tetapi berada di belakang, bukan sebagai pengambil komando. Komando tetap wewenangnya Damkar,” jelasnya.

Dalam penanganan kebakaran, tidak hanya melibatkan dua perangkat daerah ini, tetapi juga TNI, Polri, relawan, dan unsur terkait lainnya.

Satpol PP: Operasional Tetap Jalan, Hanya Induknya Berpindah

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Balangan, Cecep Ruswantoro, menyatakan kesiapan Satpol PP menerima pengalihan ini.

“Sebenarnya hal yang simpel. Ini kan induknya saja yang berpindah. Yang dipindahkan nanti itu aset dan personilnya. Jadi operasional akan berjalan sebagaimana mestinya, cuma induknya saja yang berpindah,” kata Cecep.

“Keuntungannya, seperti yang disampaikan tadi, regulasinya sudah mantap, sudah dilindungi oleh aturan-aturan yang memang keberadaan Damkar sudah sesuai dengan tempatnya,” tambahnya.

Dengan pengalihan ini, BPBD Balangan dapat lebih fokus pada urusan kebencanaan, sementara Satpol PP memperkuat pelayanan kebakaran dan penyelamatan bagi masyarakat Kabupaten Balangan.(rls/elhami)