 |
| OJK Perkuat Sektor Keuangan Kalsel : Pembiayaan UMKM dan Ancaman Scam Jadi Perhatian - Foto Dok Toprilis.com |
TOPRILIS.COM, KALSEL - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menyatakan bahwa kondisi sektor jasa keuangan di daerah tersebut masih terjaga hingga Agustus 2026. Hal ini terlihat dari pertumbuhan positif sektor perbankan, likuiditas yang mencukupi, serta risiko lembaga jasa keuangan yang masih berada dalam kondisi terkendali.
Stabilitas sektor keuangan tersebut turut didukung oleh pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan pada triwulan II 2026 yang mencapai 5,28 persen secara tahunan atau year on year (yoy).
Kepala OJK Provinsi Kalimantan Selatan, Agus Maiyo, menyampaikan bahwa perkembangan tersebut memperlihatkan besarnya kontribusi industri jasa keuangan dalam menopang ketahanan ekonomi dan mendorong pertumbuhan daerah.
Menurutnya, lembaga jasa keuangan perlu terus memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat dan pelaku usaha, tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian serta kualitas kredit yang disalurkan.
Meski secara keseluruhan menunjukkan tren positif, OJK masih mencermati beberapa hal yang memerlukan perhatian, khususnya melemahnya penyaluran kredit modal kerja dan meningkatnya risiko kredit pada sektor UMKM.
Dari sektor perbankan, total aset bank di Kalimantan Selatan pada Agustus 2026 mencapai Rp112,73 triliun, meningkat 3,11 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) juga tumbuh 3,44 persen menjadi Rp100,48 triliun.
Sementara itu, penyaluran kredit perbankan tercatat sebesar Rp84,81 triliun atau mengalami pertumbuhan 3,12 persen secara tahunan.
Adapun rasio Loan to Deposit Ratio (LDR) berada di angka 84,41 persen. Kualitas kredit juga relatif terjaga dengan NPL gross sebesar 2,86 persen dan NPL net sebesar 1,36 persen.
Namun, penyaluran kredit modal kerja mengalami penurunan sebesar 7,25 persen secara tahunan. Kondisi ini menjadi perhatian karena dapat memengaruhi kelangsungan aktivitas usaha masyarakat apabila tidak segera diantisipasi.
Pada sektor UMKM, total kredit yang disalurkan perbankan mencapai Rp22,57 triliun. Meski demikian, angka tersebut masih mengalami kontraksi sebesar 0,77 persen dibandingkan Agustus 2025.
Tantangan lainnya terlihat dari peningkatan rasio kredit bermasalah UMKM. NPL gross sektor ini mencapai 5,19 persen, lebih tinggi dibandingkan posisi tahun sebelumnya yang sebesar 4,04 persen.
Agus Maiyo menekankan pentingnya penguatan sektor UMKM melalui pendampingan usaha, peningkatan ketepatan penyaluran pembiayaan, serta kemudahan masyarakat dalam memperoleh layanan keuangan.
OJK juga mendorong perbankan agar pembiayaan UMKM tidak hanya ditingkatkan dari sisi jumlah, tetapi disertai pendampingan dan evaluasi agar kredit yang diberikan tepat sasaran serta mampu mendukung perkembangan usaha secara berkelanjutan.
Literasi Keuangan Kalsel Masuk Dua Besar Nasional
Selain menjaga stabilitas industri keuangan, Kalimantan Selatan berhasil mencatatkan pencapaian positif dalam tingkat literasi keuangan masyarakat.
Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026 yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) bersama OJK dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), indeks literasi keuangan masyarakat Kalsel mencapai 79,69 persen.
Hasil tersebut menempatkan Kalimantan Selatan di posisi kedua nasional dari 38 provinsi, tepat di bawah DKI Jakarta. Capaian ini sekaligus menjadikan Kalsel sebagai provinsi dengan tingkat literasi keuangan tertinggi di Pulau Kalimantan.
Sementara itu, indeks inklusi keuangan tercatat sebesar 94,88 persen dan menempati urutan ke-11 secara nasional. Kedua indikator tersebut juga telah melampaui sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
Meski demikian, pemanfaatan produk keuangan syariah masih menjadi pekerjaan rumah. Indeks literasi keuangan syariah Kalsel tercatat sebesar 44,46 persen, sedangkan tingkat inklusinya baru mencapai 10,34 persen.
Perbedaan tersebut memperlihatkan bahwa pemahaman masyarakat mengenai keuangan syariah belum sepenuhnya sejalan dengan penggunaan produk dan layanan yang tersedia.
Untuk mengatasi kondisi tersebut, OJK terus menggencarkan edukasi bersama industri jasa keuangan syariah. Masyarakat juga didorong untuk mulai memanfaatkan layanan keuangan syariah, termasuk melalui pembukaan rekening dan penggunaan produk sesuai kebutuhan.
Pasar Modal dan Perbankan Syariah Tunjukkan Pertumbuhan
Aktivitas pasar modal di Kalimantan Selatan turut memperlihatkan perkembangan yang menggembirakan. Pada Agustus 2026, nilai transaksi saham mencapai Rp2,13 triliun atau meningkat 35,13 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Jumlah investor saham tercatat sebanyak 138.417 Single Investor Identification (SID). Sementara itu, investor reksa dana mencapai 418.092 SID.
Pertumbuhan juga terjadi pada industri perbankan syariah. Pembiayaan perbankan syariah di Kalsel meningkat 15,55 persen menjadi Rp10,3 triliun. Di sisi penghimpunan dana, DPK syariah mengalami pertumbuhan 9,23 persen hingga mencapai Rp10,1 triliun.
Pada sektor Industri Keuangan Non-Bank (IKNB), piutang pembiayaan perusahaan pembiayaan tercatat sebesar Rp11,94 triliun atau tumbuh 1,26 persen.
Adapun layanan pinjaman daring atau pindar juga mengalami peningkatan. Pada April 2026, total penyaluran pinjaman daring kepada masyarakat Kalimantan Selatan mencapai Rp374,2 miliar, naik 27,5 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
OJK Tingkatkan Pelindungan Konsumen dan Pencegahan Penipuan Digital
Di samping pengawasan terhadap stabilitas industri, OJK Kalsel terus memperkuat edukasi masyarakat, pengawasan perilaku pelaku usaha jasa keuangan, serta upaya pelindungan konsumen.
Selama periode Januari hingga Oktober 2026, OJK Kalsel mencatat sebanyak 5.870 tiket layanan melalui Aplikasi Portal Pelindungan Konsumen (APPK). Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.169 merupakan pengaduan konsumen.
Permasalahan yang paling banyak dilaporkan berkaitan dengan layanan fintech peer-to-peer lending sebanyak 556 pengaduan. Berikutnya, terdapat 310 pengaduan terkait perbankan umum dan 258 pengaduan terhadap perusahaan pembiayaan.
Selain pengaduan konsumen, OJK juga menerima data sebanyak 3.314 laporan dugaan penipuan keuangan digital atau scam asal Kalimantan Selatan yang telah diteruskan ke Indonesia Anti-Scam Centre (IASC).
Total kerugian akibat berbagai kasus tersebut mencapai Rp111,17 miliar.
Sebagai bentuk pencegahan, OJK Kalsel meluncurkan Program Banua Waspada Scam pada 13 Oktober 2026. Program ini melibatkan kerja sama dengan Satgas PASTI Daerah dan bank daerah untuk memperkuat upaya pemberantasan penipuan keuangan.
Salah satu langkah yang dilakukan adalah menghadirkan Helpdesk IASC di tingkat kecamatan. Fasilitas tersebut diharapkan mempermudah masyarakat dalam menyampaikan laporan apabila menemukan atau menjadi korban dugaan penipuan keuangan.
Agus Maiyo menegaskan bahwa peningkatan pemahaman masyarakat mengenai produk keuangan harus berjalan beriringan dengan penguatan perlindungan konsumen.
Masyarakat diharapkan semakin cermat dalam memilih layanan keuangan, memahami risiko setiap produk, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap penawaran investasi ilegal dan berbagai modus kejahatan digital.
Lima Prioritas OJK Kalsel untuk Memperkuat Sektor Keuangan
Memasuki paruh kedua 2026, OJK Provinsi Kalimantan Selatan telah menyiapkan lima agenda utama untuk meningkatkan kontribusi industri jasa keuangan terhadap perekonomian daerah.
Pertama, menjaga pertumbuhan intermediasi perbankan dengan tetap mengendalikan kualitas kredit. Upaya ini difokuskan pada pemulihan penyaluran kredit modal kerja serta perbaikan rasio kredit bermasalah pada sektor UMKM.
Kedua, mengembalikan pertumbuhan kredit UMKM ke tren positif. Langkah yang ditempuh antara lain memperkuat peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), memperluas program Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR), serta mempertemukan pelaku UMKM dengan lembaga jasa keuangan melalui kegiatan business matching.
Ketiga, meningkatkan inklusi keuangan syariah dengan mendorong masyarakat agar tidak sebatas memahami prinsip dan produk keuangan syariah, tetapi juga menggunakannya dalam aktivitas keuangan sehari-hari.
Keempat, memperkuat pelaksanaan Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) di wilayah perdesaan yang menjadi sasaran program. Salah satu lokasi prioritasnya adalah Desa Sarang Tiung, Kabupaten Kotabaru. Program ini sekaligus diarahkan untuk memperluas akses layanan keuangan di berbagai wilayah Kalimantan Selatan.
Kelima, meningkatkan kualitas pelindungan konsumen melalui percepatan penanganan pengaduan, penguatan fungsi Helpdesk IASC di tingkat kecamatan, serta kampanye edukasi untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap penipuan dan kejahatan keuangan digital.
Melalui kelima prioritas tersebut, OJK Kalimantan Selatan berupaya memastikan industri jasa keuangan dapat memberikan kontribusi yang lebih optimal bagi perekonomian daerah.
Tidak hanya berfokus pada pertumbuhan bisnis dan pembiayaan, langkah tersebut juga diarahkan untuk memperluas kesempatan masyarakat dalam mengakses layanan keuangan yang aman, berkualitas, dan sesuai kebutuhan, sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap sektor jasa keuangan. (OJK/fn)