 |
| SERENTAK: Operasionalisasi serentak Kopdes Merah Putih pada 15 Oktober 2026 - Foto Net. |
TOPRILIS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan kesiapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Hal ini dia katakan menjelang agenda operasionalisasi serentak Kopdes Merah Putih pada 15 Oktober 2026.
“Kami pastikan kesiapan koperasi ini satu per satu. Pengelolaannya harus baik, layanan kepada masyarakat berjalan, dan manfaatnya dalam menyalurkan barang-barang subsidi bisa dirasakan langsung oleh warga,” kata Zulhas dalam keterangan di Jakarta, Selasa (13/10).
Zulhas sapaanya mengatakan kesiapan koperasi tidak cukup hanya diukur dari berdirinya bangunan dan ketersediaan sarana, tetapi juga kemampuan pengelola menjalankan usaha serta menyediakan layanan yang dibutuhkan masyarakat.
Zulhas menjelaskan Kopdes disiapkan untuk mendukung distribusi kebutuhan pokok dan barang bersubsidi, antara lain beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), minyak goreng, elpiji 3 kilogram, serta pupuk bersubsidi sesuai ketentuan.
Zulhas menekankan pentingnya peran Kopdes dalam membantu pemasaran hasil pertanian dan menghubungkan petani dengan Perum Bulog untuk penyerapan gabah.
“Petani jangan sampai menjual gabah di bawah harga yang ditetapkan pemerintah. Nanti kalau desa itu ada panen, koperasi bisa membeli gabah dengan harga bagus, Rp6.500 per kilogram untuk kemudian diserap Bulog,” ucap Zulhas.
Zulhas melalui mekanisme tersebut, koperasi diharapkan dapat membantu petani memperoleh kepastian pasar sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap tengkulak.
Perum Bulog melaporkan sebanyak 1.985 Kopdes telah masuk dalam cakupan pelayanannya, terdiri atas 736 koperasi yang telah menerima pelayanan beras SPHP, dan 1.249 koperasi lainnya yang masih dalam proses pelayanan.
Menurut Zulhas, untuk memperluas layanan ekonomi desa, pemerintah juga menyiapkan pengembangan layanan transaksi keuangan melalui BRILink agar masyarakat dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lebih mudah mengakses layanan perbankan.
Adapun dari sisi logistik, pemerintah memfasilitasi dukungan satu unit truk dan satu unit mobil pikap bagi setiap koperasi untuk membantu distribusi barang.
Pengelolaan koperasi diarahkan berjalan secara profesional dengan manajer bertanggung jawab atas kegiatan usaha, sementara kepala desa menjalankan fungsi pengawasan dengan tetap melibatkan partisipasi anggota.(antara/jpnn)
Tags
Bisnis