 |
| RAPAT KERJA: Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menggelar rapat kerja bersama Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalsel dalam rangka pendalaman Rencana Program Kerja Tahun Anggaran 2027 - Foto Dok DPRD Kalsel. |
TOPRILIS.COM, KALSEL - Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menggelar rapat kerja bersama Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalsel dalam rangka pendalaman Rencana Program Kerja Tahun Anggaran 2027.
Rapat kerja dipimpin Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Kalsel, Ilham Nor, ST, sementara dari BKD Provinsi Kalsel hadir Nor Yadi, SE., M.Si., selaku Kepala BKD Provinsi Kalsel, beserta jajaran.
Dalam rapat tersebut, Komisi I melakukan pendalaman terhadap sejumlah program strategis bidang kepegawaian yang akan dilaksanakan pada 2027. Pembahasan tidak hanya berfokus pada program peningkatan kualitas ASN, tetapi juga menyoroti aspek perencanaan anggaran agar lebih akurat dan mampu meminimalkan terjadinya sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa).
Sejumlah kegiatan yang menjadi prioritas BKD di antaranya pengelolaan Assessment Center, koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK, pengelolaan pendidikan lanjutan ASN, pengelolaan promosi ASN, serta pemberian penghargaan bagi pegawai.
Dalam pendalaman tersebut, Komisi I memberikan perhatian terhadap persoalan penganggaran CPNS yang belum memiliki kepastian formasi. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya Silpa setiap tahun.
Karena itu, BKD diharapkan meningkatkan koordinasi dengan stakeholder terkait untuk memperoleh kepastian mengenai formasi CPNS sehingga perencanaan dan penganggaran dapat disusun secara lebih akurat sesuai kebutuhan.
Selain pengadaan ASN, Komisi I juga menyoroti perhitungan gaji dan tunjangan ASN. Banyaknya Silpa pada sektor belanja pegawai menjadi perhatian agar perhitungan kebutuhan gaji dan tunjangan masing-masing ASN dapat dilakukan secara cermat.
Dengan perhitungan yang lebih tepat, anggaran yang disiapkan diharapkan dapat benar-benar sesuai dengan kebutuhan riil dan mampu mengurangi potensi terjadinya Silpa pada tahun anggaran berikutnya.
Pembahasan juga mencakup penerapan manajemen talenta ASN. Komisi I menilai pelaksanaan tugas BKD secara umum telah berjalan, namun penerapan manajemen talenta masih perlu terus dioptimalkan agar pengelolaan sumber daya aparatur dapat dilakukan secara lebih terintegrasi.
Manajemen talenta diharapkan mampu mendukung pemetaan kompetensi, pengembangan karier, promosi, serta penempatan ASN berdasarkan kebutuhan dan kemampuan yang dimiliki.
Hal lain yang menjadi perhatian adalah pembangunan Assessment Center. Keberadaan fasilitas tersebut dinilai penting untuk menunjang proses pemetaan dan pengukuran kompetensi pegawai secara lebih objektif.
Pembangunan Assessment Center juga dipandang sebagai salah satu kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam rangka memperkuat sistem manajemen ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
Selain itu, Komisi I mendorong BKD agar memasukkan program dan kegiatan yang mendukung Indonesia Satu Data. Integrasi data kepegawaian dinilai penting sehingga data ASN dapat tersaji secara akurat, terintegrasi, dan terpusat.
Program tersebut diharapkan dapat diselaraskan dengan program masing-masing SKPD serta berkoordinasi dengan instansi terkait di bidang komunikasi dan informatika, sehingga ke depan pengelolaan data kepegawaian di Kalimantan Selatan dapat terintegrasi dalam satu sistem.
Sekretaris Komisi I, Ilham Nor, menekankan bahwa pendalaman program kerja 2027 merupakan bagian penting dalam memastikan setiap rencana kegiatan memiliki dasar kebutuhan yang jelas, indikator yang terukur, serta dukungan anggaran yang tepat.
Menurutnya, pengelolaan kepegawaian bukan hanya menyangkut administrasi ASN, tetapi juga bagaimana pemerintah daerah membangun aparatur yang profesional, kompeten dan mampu memberikan pelayanan publik secara optimal.
Melalui rapat kerja tersebut, Komisi I DPRD Provinsi Kalsel berharap seluruh program BKD Tahun Anggaran 2027 dapat disusun secara matang, tepat sasaran dan selaras dengan kebutuhan organisasi.
Pendalaman ini sekaligus menjadi bagian dari fungsi DPRD dalam memastikan perencanaan program dan anggaran pemerintah daerah berjalan efektif, efisien, serta memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas aparatur dan pelayanan kepada masyarakat di Kalimantan Selatan.(dprd.kalselprov.go.id)
Tags
DPRD Kalsel