Pemerintah Kaji Pembatasan Pertalite bagi Kelompok Mampu Desil 9 dan 10

BATASI PERTALITE: Pemerintah mematangkan validasi data untuk membatasi pembelian Pertalite bagi warga mampu (desil 9–10) guna memastikan subsidi energi tepat sasaran - Foto Net.

TOPRILIS.COM, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyampaikan bahwa pemerintah masih mengkaji rencana pembatasan pembelian BBM bersubsidi jenis Pertalite bagi masyarakat kelompok desil 9 dan 10. Validasi dan akurasi data kini menjadi fokus utama pemerintah sebelum kebijakan tersebut diimplementasikan.

Wacana pembatasan konsumsi Pertalite muncul agar penyaluran subsidi tepat sasaran. Hal ini mengacu pada prinsip bahwa kelompok desil 9 dan 10—yang tergolong masyarakat mampu—tidak berhak menerima barang bersubsidi.

“Rencana ini masih terus diuji dan dikaji (exercise) karena kami ingin subsidi itu benar-benar tepat sasaran. Salah satu syarat utamanya adalah data kita harus valid terlebih dahulu,” ujar Bahlil di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (31/8/2026).

Bahlil tak ingin kebijakan pembatasan Pertalite justru memicu masalah baru di lapangan akibat data acuan yang belum matang.

“Mengenai pengelompokan desil ini masih terus kami cek. Jangan sampai niat kita baik, tetapi saat implementasi justru tidak sesuai harapan hanya karena datanya tidak valid,” tambahnya.

Sebagai informasi, masyarakat desil 9 dan 10 merupakan kelompok 20% penduduk teratas dengan tingkat kesejahteraan paling tinggi dalam basis data sosial ekonomi pemerintah. Desil 9 mencakup 10% golongan menengah atas, sementara desil 10 mencakup 10% golongan teratas (paling mampu).(liputan6.com/elh)