 |
| DISKUSI: Pemkab dan DPRD Barut saat melakukan pembahasan KUA-PPAS APBD Tahun 2027, selasa (11/8/2026) di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Barut - Foto Dok Nett |
TOPRILIS.COM, KALTENG- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Barut mulai mematangkan arah kebijakan anggaran untuk tahun 2027. Pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2027 diarahkan agar program yang disusun benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Pembahasan berlangsung, selasa (11/8/2026) di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Barut.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Barut Hj. Mery Rukaini dan dihadiri anggota DPRD serta Sekretaris Daerah (Sekda) Barut Drs. Muhlis bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
TAPD terdiri dari unsur BPKA, Bapperida dan Inspektorat. Mereka memaparkan rancangan anggaran sebagai bahan pencermatan legislatif.
Sekda Muhlis mengatakan pembahasan KUA-PPAS menjadi tahapan penting untuk menyelaraskan rencana pembangunan dengan kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan masyarakat.
“Rancangan ini telah kami susun secara terukur agar proyeksi pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, dan pelayanan publik di tahun 2027 dapat terealisasi secara optimal dan tepat sasaran,” ujar Muhlis.
Menurutnya, Pemkab Barut berkomitmen menjaga agar penyusunan anggaran dilakukan secara rasional dan transparan. Setiap program yang diusulkan harus memiliki dasar perencanaan yang jelas dan berkontribusi terhadap target pembangunan daerah. Masukan dari DPRD juga dinilai penting untuk menyempurnakan rancangan sebelum APBD 2027 ditetapkan.
“Kita ingin proses pembahasan ini berjalan dengan baik dan menghasilkan kesepakatan yang dapat menjadi dasar pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat pada tahun 2027,” katanya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Barut Hj. Mery Rukaini menegaskan pihaknya akan mencermati setiap program dan anggaran yang diajukan pemerintah daerah.
DPRD, kata dia, ingin memastikan kebijakan anggaran tidak sekadar memenuhi kebutuhan administratif pemerintahan, tetapi memiliki dampak langsung bagi masyarakat.
“Kita harus memastikan bahwa setiap program prioritas yang direncanakan benar-benar berorientasi pada pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tegas Mery.
Ia menyebut pembahasan KUA-PPAS bukan semata soal angka. Yang lebih penting adalah memastikan anggaran yang disepakati dapat diterjemahkan menjadi program yang manfaatnya dirasakan masyarakat di seluruh wilayah Barut.
“Yang kita bahas bukan hanya angka dalam dokumen, tetapi bagaimana anggaran tersebut nantinya dapat diterjemahkan menjadi program yang manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tukasnya.
Sumber: Nett