 |
| KESELAMATAN PELAYARAN: Tragedi KM Virgo Transport 8 yang terbalik dan tenggelam di perairan Laut Jawa menjadi alarm keras bagi keselamatan transportasi laut nasional - Foto Net. |
TOPRILIS.COM, JAKARTA - Tragedi KM Virgo Transport 8 yang terbalik dan tenggelam di perairan Laut Jawa menjadi alarm keras bagi keselamatan transportasi laut nasional. Pemerintah diminta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem keselamatan pelayaran.
Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Mufti Mubarok menyampaikan keprihatinan mendalam atas musibah yang terjadi saat kapal dalam perjalanan dari Surabaya menuju Banjarmasin, Minggu (13/9/2026).
"Kami menyampaikan duka cita yang mendalam kepada seluruh korban dan keluarga. Prioritas utama saat ini adalah menyelamatkan dan menemukan seluruh penumpang maupun awak kapal yang masih dalam pencarian," ujar Mufti dalam keterangan tertulis, Senin (14/9/2026).
Berdasarkan informasi yang disampaikan otoritas SAR, KM Virgo Transport 8 membawa sekitar 243 orang. Sebagian telah berhasil dievakuasi, namun terdapat korban meninggal dunia dan ratusan lainnya masih dalam proses pencarian.
Mufti menegaskan, dari perspektif perlindungan konsumen, tragedi tersebut tidak cukup dilihat sebagai kecelakaan biasa.
"Ini bukan semata-mata persoalan kapal tenggelam. Ada hak konsumen yang harus dilindungi, yaitu hak untuk mendapatkan transportasi yang aman. Masyarakat yang membeli tiket berhak memperoleh jaminan keselamatan sesuai standar yang ditetapkan negara," tegasnya.
Cuaca Buruk
BPKN menilai informasi mengenai kondisi cuaca buruk sebelum kapal mengalami keadaan darurat harus menjadi salah satu bagian penting dalam investigasi.
Mufti meminta otoritas pelayaran memastikan terdapat prosedur yang tegas ketika kondisi cuaca dinilai berisiko terhadap keselamatan kapal dan penumpang.
"Kalau kapal sudah menerima informasi mengenai cuaca buruk, harus ada keputusan yang terukur. Apakah tetap berlayar, menunda keberangkatan atau mengubah rute. Jangan sampai faktor operasional mengalahkan keselamatan manusia," tegas Mufti.
Menurut Mufti, keputusan untuk tetap memberangkatkan kapal dalam kondisi cuaca buruk harus dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan standar keselamatan dan hasil analisis risiko. Baginya keselamatan penumpang tidak boleh dinegosiasikan.
Audit Kapal & Operator
BPKN mendorong pemerintah dan pihak berwenang melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap kapal, operator serta seluruh prosedur pelayarannya.
Audit, kata Mufti, harus mencakup kondisi dan kelayakan kapal, pemeliharaan, stabilitas kapal, kapasitas penumpang dan muatan, distribusi muatan, sistem manifes, kompetensi awak kapal, peralatan keselamatan hingga prosedur menghadapi cuaca ekstrem.
"Investigasi harus menjawab secara utuh. Jangan hanya mencari siapa yang salah, tetapi harus ditemukan di mana sistem keselamatannya gagal," tambah Mufti.
BPKN juga meminta hasil investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) nantinya menjadi dasar perbaikan sistem keselamatan transportasi laut secara nasional.
"Kalau ditemukan kelemahan sistem, harus segera diperbaiki. Jangan sampai rekomendasi investigasi hanya menjadi dokumen yang selesai setelah pemberitaan mereda," tegas Mufti.
Informasi yang Jelas
Selain keselamatan, BPKN menyoroti kebutuhan keluarga korban terhadap informasi yang cepat, akurat dan terintegrasi. Mufti meminta seluruh pihak yang menangani kecelakaan menyediakan pusat informasi resmi mengenai identitas penumpang, korban selamat, korban meninggal maupun mereka yang masih dalam pencarian.
"Keluarga jangan dibiarkan menunggu dalam ketidakpastian. Mereka berhak mendapatkan informasi yang jelas mengenai kondisi anggota keluarganya," ujarnya.
Menurut Mufti, keterbukaan informasi dalam situasi darurat merupakan bagian penting dari pelayanan kepada konsumen dan keluarga korban.
BPKN juga meminta agar hak-hak penumpang dan keluarga korban diperhatikan sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk apabila hasil investigasi menemukan adanya kelalaian atau pelanggaran standar keselamatan.(detik.com/elh)
Tags
Nasional