INTIP Partisipatif: Langkah Strategis Memperkuat Data Tanah Instansi Pemerintah di Kabupaten HSU

INTIP Partisipatif :Perkuat Basis Data Tanah Instansi Pemerintah di Kabupaten HSU - Foto Dok ATR  

TOPRILIS.COM, KALSEL - Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara terus berkomitmen mendukung terciptanya pengelolaan aset pemerintah yang tertib, transparan, dan memiliki kepastian hukum. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyerahan Laporan Akhir Pembangunan Basis Data Tanah Instansi Pemerintah dalam rangka kegiatan Inventarisasi Tanah Instansi Pemerintah (INTIP) Partisipatif, Jumat (31/07/2026).

Laporan akhir tersebut diserahkan oleh Erwin Norviansyah, S.H., Penata Pertanahan Ahli Pertama sekaligus Penanggung Jawab Kegiatan Penetapan Hak Tanah dan Ruang Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara, kepada Isa Widyatmoko, S.SiT., M.H., Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Selatan.

INTIP Partisipatif merupakan salah satu langkah strategis dalam membangun dan memperkuat basis data tanah yang dikuasai maupun dimanfaatkan oleh instansi pemerintah. Pelaksanaannya melibatkan partisipasi para pengelola dan pengguna Barang Milik Negara (BMN), Barang Milik Daerah (BMD), serta Barang Milik Desa (BMDesa).

Melalui keterlibatan berbagai pihak tersebut, data pertanahan diharapkan menjadi semakin lengkap, akurat, dan terintegrasi. Basis data ini selanjutnya dapat dimanfaatkan sebagai salah satu sumber informasi dalam mendukung perencanaan, pengambilan kebijakan, serta peningkatan kualitas pelayanan pertanahan kepada masyarakat.

Penyerahan laporan akhir INTIP Partisipatif sekaligus menjadi wujud komitmen Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam mendorong tata kelola pertanahan yang tertib dan akuntabel. Sinergi antara Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Selatan diharapkan dapat semakin memperkuat pengelolaan aset pemerintah serta mendukung terwujudnya kepastian hukum atas tanah yang dimiliki atau dikuasai instansi pemerintah. (ATR/BPN/HSU/fn).


 

Lebih baru Lebih lama