PPPK Penuh Waktu Diminta Bersiap, Ada 500 Ribu Formasi PNS Menanti

FORMASI PNS: Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih meminta para guru PPPK Penuh Waktu untuk bersiap-siap memperebutkan sekitar 500 ribu formasi PNS 2027 - Foto Net.

TOPRILIS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih meminta para guru PPPK Penuh Waktu untuk bersiap-siap memperebutkan sekitar 500 ribu formasi PNS 2027.

Namun, dia mengharapkan sebagian formasi PNS dapat dialokasikan kepada pustakawan, sehingga perpustakaan sekolah dapat berfungsi secara optimal mendukung peningkatan kualitas pendidikan.

“Syukur dari 500.000 itu PNS yang direkrut adalah pustakawan, sehingga perpustakaan kita menjadi perpustakaan yang berkualitas dan representatif untuk sekolah-sekolah prioritas,” kata Fikri dikutip di Jakarta, Jumat, menanggapi rencana perubahan status guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menjadi PNS, dalam rangkaian pembahasan APBN 2027.

Lebih lanjut Fikri menyampaikan terdapat rencana pengalihan lebih dari 230.000 PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu.

Selain itu sekitar 900.000 PPPK penuh waktu akan mengikuti proses seleksi pada awal 2027 untuk menjadi PNS, dengan sekitar 500.000 formasi yang disiapkan.

“Jadi, siap-siap bagi PPPK yang penuh waktu untuk seleksi memperebutkan formasi 500.000,” ujar Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah IX tersebut.

Fikri turut memberikan perhatian terhadap kebutuhan aparatur di sektor pendidikan, khususnya untuk mendukung Sekolah Rakyat, Sekolah Unggulan Garuda, dan Sekolah Nasional Terintegrasi.

Menurutnya, sekolah-sekolah prioritas perlu didukung fasilitas perpustakaan yang memadai serta Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu mengelolanya dengan baik.

Diketahui, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) memproyeksikan kebutuhan 526.689 formasi guru nasional hingga 2026 untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik, termasuk di madrasah, Sekolah Rakyat, dan Sekolah Garuda.

Sebelumnya Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menyatakan DPR berkomitmen meningkatkan kesejahteraan guru setelah pemerintah dan DPR menyepakati perbaikan status kepegawaian guru.

Lalu Hadrian mengatakan peningkatan kesejahteraan menjadi langkah berikutnya setelah pemerintah dan DPR memperbaiki status kepegawaian guru.

"Jadi klasternya kita (pemerintah dan DPR RI) perbaiki dulu, langkah berikutnya baru kesejahteraannya kita tingkatkan," katanya.(antara/jpnn.com/elh)