BKPSDM Balangan Sampaikan Temuan KPO SIASN ke BKN, Siapkan Kandidat Kenaikan Pangkat Luar Biasa

BAHAS KENAIKAN PANGKAT: kegiatan Evaluasi Kenaikan Pangkat dan Persiapan Kenaikan Pangkat Periode Selanjutnya di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan - Foto Istimewa.

TOPRILIS.COM, KALSEL - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Balangan menyampaikan sejumlah temuan terkait implementasi Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO) pada Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Temuan tersebut disampaikan dalam kegiatan Evaluasi Kenaikan Pangkat dan Persiapan Kenaikan Pangkat Periode Selanjutnya di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan yang berlangsung di AONE Hotel Jakarta, Jumat (28/8/2026).

Kegiatan yang difasilitasi BKD Provinsi Kalimantan Selatan itu menghadirkan narasumber dari Kantor Regional VIII BKN Banjarbaru dan Direktorat Pengadaan dan Mutasi ASN BKN Pusat. Delegasi Balangan terdiri atas Reza Fahdina dari BKPSDM, Eddy Mufiannoor dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Akhmad Rahimi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan.

Dalam sesi evaluasi, BKPSDM Balangan menyampaikan temuan masih munculnya sejumlah PNS dalam daftar usulan KPO yang berdasarkan regulasi memerlukan penyesuaian lebih lanjut. Di antaranya guru berstatus pelaksana yang belum berkualifikasi pendidikan S-1 serta PNS pelaksana golongan I dan II dengan pendidikan di bawah SLTA.

PIC Kenaikan Pangkat Kabupaten Balangan, Reza Fahdina, mengatakan temuan tersebut disampaikan sebagai bagian dari upaya penyempurnaan layanan kepegawaian berbasis digital.

“Kami sangat mendukung otomatisasi layanan kenaikan pangkat karena memberikan banyak kemudahan. Namun, dalam implementasinya masih ada beberapa kondisi yang perlu disempurnakan agar daftar KPO yang dihasilkan sistem benar-benar sesuai dengan ketentuan,” ujarnya.

BKPSDM Balangan mengusulkan agar mekanisme penyaringan pada SIASN semakin diperkuat. Masukan tersebut mendapat respons positif dari BKN dan akan diteruskan kepada tim pengembang sistem BKN Pusat sebagai bahan penyempurnaan layanan KPO.

Selain mengevaluasi KPO, delegasi Balangan juga mendalami mekanisme Kenaikan Pangkat Luar Biasa (KPLB) bagi PNS yang memiliki prestasi dan inovasi luar biasa.

Dalam penjelasannya, BKN Pusat menyampaikan bahwa inovasi yang dapat menjadi dasar pengusulan KPLB tidak harus berskala besar. Inovasi dari lingkup unit kerja pun dapat dinilai sepanjang memiliki originalitas, kemanfaatan, efektivitas, efisiensi, serta memberikan dampak nyata bagi organisasi maupun masyarakat, bukan sekadar formalitas dalam ajang lomba. Kandidat yang lolos verifikasi awal selanjutnya dapat mengikuti tahapan prasidang dan sidang di BKN Pusat.

Menurut Reza, hasil pertemuan tersebut akan ditindaklanjuti dengan mengidentifikasi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan yang memiliki rekam jejak prestasi dan inovasi serta berpotensi diusulkan memperoleh KPLB.

“Di Balangan tentu ada PNS yang memiliki prestasi, inovasi, dan dedikasi luar biasa. Setelah memperoleh penjelasan langsung mengenai mekanismenya, kami ingin mulai melakukan penyisiran agar peluang KPLB ini dapat dimanfaatkan oleh PNS yang memang layak,” katanya.

BKPSDM Balangan selanjutnya berencana melakukan identifikasi kandidat, memberikan pendampingan dalam penyiapan persyaratan dan bukti dukung prestasi/inovasi, serta menyosialisasikan mekanisme KPLB kepada pengelola kepegawaian perangkat daerah se-Kabupaten Balangan.(rls/elhami)