Bahas KUA-PPAS 2027, DPRD Kalsel dan Eksekutif Mantapkan Program Prioritas Daerah

SINERGI: DPRD Provinsi Kalimantan Selatan bersama jajaran eksekutif terus memperkuat sinergi dalam menyusun arah pembangunan daerah tahun 2027 - Foto Dok DPRD Balangan.

TOPRILIS.COM, KALSEL - DPRD Provinsi Kalimantan Selatan bersama jajaran eksekutif terus memperkuat sinergi dalam menyusun arah pembangunan daerah tahun 2027. Komitmen tersebut mengemuka dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kalsel yang dipimpin Ketua DPRD Kalsel, Dr. H. Supian HK, S.H., M.H., pada Jumat (31/7/2026) sore.

Rapat yang berlangsung di Rumah Banjar ini menghadirkan sejumlah mitra kerja dari pihak eksekutif untuk membahas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027. Dalam kesempatan tersebut, masing-masing perangkat daerah memaparkan program prioritas serta kebutuhan anggaran yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat.

Ketua DPRD Kalsel, H. Supian HK, mengapresiasi kesiapan dan komitmen seluruh mitra kerja yang telah menyampaikan paparan program dan rencana kegiatan untuk tahun 2027. Menurutnya, kolaborasi yang baik antara legislatif dan eksekutif menjadi kunci dalam menghasilkan dokumen perencanaan yang berkualitas.

“Kami mengapresiasi seluruh mitra kerja yang telah memaparkan program dan kebutuhan anggarannya. Pembahasan ini penting untuk memastikan setiap program yang direncanakan benar-benar memiliki manfaat dan dampak nyata bagi masyarakat,” ujar politisi kawakan Partai Golkar itu.

Ia menegaskan, penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2027 harus dilakukan secara tepat sasaran, efektif, dan berorientasi pada hasil. Dengan demikian, setiap anggaran yang dialokasikan dapat mendukung pencapaian visi dan misi Gubernur Kalimantan Selatan serta menjawab berbagai tantangan pembangunan Banua.

Selain itu, Banggar DPRD Kalsel juga mendorong agar program-program yang diusulkan perangkat daerah memiliki keterkaitan yang kuat dengan kebutuhan masyarakat serta prioritas pembangunan daerah. Langkah tersebut dinilai penting agar kebijakan anggaran yang disusun mampu memberikan manfaat yang lebih luas dan berkelanjutan.(dprd.kalselprov.go.id)