WFH ASN Satu Hari Sepekan Berlanjut, Pemerintah Perketat Sistem Pelaporan Digital

DILANJUTKAN: Kementerian PANRB memastikan kebijakan WFH satu hari sepekan bagi ASN masih berlaku. Instansi diminta rutin melaporkan kinerja melalui sistem digital - Foto Net.

TOPRILIS.COM, JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widiyantini, menyatakan bahwa kebijakan work from home (WFH) satu hari dalam sepekan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) masih terus dilanjutkan. Seluruh aparatur negara diminta untuk tetap melaporkan kinerjanya secara berkala.

Sebagaimana diketahui, pemerintah telah memperpanjang kebijakan WFH satu hari sepekan bagi ASN sejak Mei 2026. Meskipun periode perpanjangan dua bulanan tersebut selesai pada Juli 2026 ini, Rini menegaskan bahwa pemerintah masih memberikan ruang agar kebijakan tersebut terus dilaksanakan.

"Sementara waktu masih dilanjutkan, dan kita juga memberikan masukan terkait efektivitas dari masing-masing instansi dalam melaksanakan flexible working arrangement atau WFH tersebut," kata Rini di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, dikutip Sabtu (25/7/2026).

Ia menerangkan bahwa kinerja ASN terpantau cukup baik selama pelaksanaan WFH. Adapun Kementerian PANRB sendiri telah menerapkan kebijakan waktu kerja fleksibel atau flexible working arrangement (FWA).

Laporan Bertahap Melalui Teknologi Digital

Rini mengimbau setiap instansi pemerintah untuk secara rutin menyampaikan laporan kinerja, terlebih saat ini instrumen pelaporannya sudah didukung oleh teknologi digital.

"Tentunya kami memohon kepada instansi pemerintah untuk secara regularly memberikan laporan agar bisa kita evaluasi. Kemarin yang memberikan laporan memang belum terlalu banyak, tetapi saya yakin prosesnya akan lebih mudah karena pelaporan dilakukan secara digital," tuturnya.

"Mungkin kalau laporan diberikan setiap satu bulan sekali terasa terlalu dekat dan hasilnya belum terlihat jelas. Jadi, kami sedang mencoba skema laporan setiap dua bulan. Nanti pemerintah daerah melaporkannya kepada Menteri Dalam Negeri, meskipun terpisah, nanti datanya akan kami satukan karena tools-nya sama," imbuh Rini.(liputan6.com/elh)