Banggar DPRD Balangan Soroti Tingginya SiLPA APBD 2025

RAKER: Banggar DPRD Kabupaten Balangan rapat kerja bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 - Foto Istimewa.

TOPRILIS.COM, KALSEL – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Balangan menyoroti tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dalam rapat kerja bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Rapat berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Balangan, Kecamatan Paringin Selatan, Senin 6 Juli 2026. Rapat dipimpin Ketua DPRD Balangan Lindawati didampingi Wakil Ketua I DPRD Balangan Muhammad Rizkan. Hadir pula Ketua TAPD sekaligus Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan Fakhriyanto bersama jajaran perangkat daerah terkait.

Fokus Evaluasi Penyebab SiLPA

Usai rapat, Wakil Ketua I DPRD Balangan Muhammad Rizkan menjelaskan pembahasan tersebut merupakan bagian fungsi pengawasan dan pembahasan DPRD terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2025.

“Hasil rapat akan menjadi bahan evaluasi untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang menyebabkan tingginya SiLPA, sehingga penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026 dapat dilakukan lebih efektif dan anggaran mampu mendukung pelaksanaan program-program prioritas,” kata Muhammad Rizkan.

Ia menambahkan, dari hasil pembahasan tersebut penyebab terjadinya SiLPA dapat dievaluasi kembali. “Hal tersebut menjadi masukan dalam penyusunan APBD 2026 agar SiLPA sebesar itu tidak kembali terjadi dan program prioritas dapat dibiayai serta direalisasikan dengan baik,” jelasnya.

Muhammad Rizkan juga menyampaikan dana SiLPA akan kembali masuk ke kas daerah dan telah diperhitungkan sebagai salah satu komponen dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026.

Realisasi APBD 2025 Capai 85 Persen

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan Fakhriyanto mengungkapkan realisasi APBD Tahun Anggaran 2025 mencapai sekitar 85 persen, sedangkan SiLPA berada di kisaran 15 persen.

“Capaian tersebut menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan realisasi anggaran pada tahun-tahun berikutnya. Ini menjadi catatan kita ke depan untuk terus meningkatkan realisasi anggaran,” ujarnya.(rls/elhami)