TOPRILIS.COM, JAKARTA - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan mengungkap, rencana pemanfaatan teknologi dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) hingga subsidi. Misalnya melalui digital single identity (ID).
Luhut mengatakan, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan menjalankan sistem digitalisasi berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Penggunaan Digital Single ID akan mulai diterapkan pada akhir 2026.
"Kita melihat bahwa dalam waktu tidak terlalu lama kita akan punya digital single ID, mungkin akhir tahun ini akan ada digital single ID yang akan mengakibatkan semua bansos atau direct cash transfer itu akan targeted," ungkap Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (9/6/2026).
Dia mengaku telah mengantongi hitungan penghematan anggaran dengan penerapan digitalisasi pada bansos dan subsidi. Angkanya diakui cukup besar meski dia belum mengungkap angka pastinya.
Melalui pemanfaatan digitalisasi berbasis AI ini, nantinya subsidi tak akan dikucurkan pemerintah ke barang. Melainkan langsung disalurkan kepada penerima.
"Saya melihat nanti, subsidi tidak akan lagi ke barang, subsidi akan langsung kepada yang penerima. Karena rata-rata kita kumpulkan semua bansos itu dengan cash transfer dan seterusnya ada Rp 5,4 juta per orang, dan ini nanti akan dikelompokkan dengan AI," beber dia.
Mulai Tahun Depan
Selain bansos dan subsidi, Luhut juga melihat pemanfaatan untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi UMKM. Lantaran, seluruh nasabah KUR bisa dipantau latar belakangnya.
"Jadi ini satu pemerintahan yang berpenduduk hampir 300 juta orang pada awal tahun depan yang pertama menggunakan digitalisasi berbasis AI," ujar dia.
"Ini saya kira satu keberanian tersendiri karena tadi sempat disinggung. Semua akan bisa dimonitor dengan sistem ini, dan sekali lagi sistem ini dibangun oleh anak-anak Indonesia," Luhut menambahkan.
Perkuat Data Bansos
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menggelar rapat bersama Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti dan Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Arief Anshory Yusuf untuk memperkuat digitalisasi bantuan sosial berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Tujuannya agar tidak ada lagi bansos salah sasaran.
Rapat tersebut antara lain membahas penguatan akurasi penyaluran bansos melalui pemutakhiran data, pemanfaatan big data, serta penyempurnaan model pemeringkatan penerima manfaat.
Langkah ini dilakukan untuk menekan kesalahan penyaluran bantuan sosial, baik kepada warga yang tidak berhak maupun warga yang seharusnya menerima bantuan tetapi belum terdata.
Gus Ipul menegaskan, digitalisasi menjadi bagian penting dalam pelaksanaan Instruksi Presiden terkait DTSEN dan pengentasan kemiskinan. Seluruh program Kemensos, kata dia, kini menggunakan DTSEN sebagai basis penyaluran bantuan sosial.
"Saya ingin hari ini menjadi tahapan dari proses digitalisasi bansos yang berpedoman pada Inpres nomor 4 dan 8 (Tahun 2025). Jadi semua program menggunakan DTSEN karena itu perintah Presiden. Dengan adanya digitalisasi bansos kita gembira menemukan hal mungkin jadi perhatian kita soal bansos tidak tepat sasaran," kata Gus Ipul.
Penguatan Data
Ia optimistis kesinambungan basis DTSEN dan proses digitalisasi akan meningkatkan akurasi bansos sehingga lebih tepat sasaran. "DTSEN ini memang mengoreksi data kita. Sekarang DTSEN diperkuat dengan digitalisasi. Artinya ini menjadi benang merah yang tidak putus," ujarnya.
Ia menyebut, uji coba digitalisasi yang dilakukan di Banyuwangi menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan dan kini mulai direplikasi di 42 kabupaten/kota, dengan target penerapan secara nasional pada akhir tahun 2026. Namun demikian, ia mengakui masih terdapat tantangan literasi digital di masyarakat.
"Tapi ini harus dilalui, untuk mengedukasi masyarakat ke depan," kata Gus Ipul.(liputan6.com/elh)
Gus Ipul menegaskan, digitalisasi menjadi bagian penting dalam pelaksanaan Instruksi Presiden terkait DTSEN dan pengentasan kemiskinan. Seluruh program Kemensos, kata dia, kini menggunakan DTSEN sebagai basis penyaluran bantuan sosial.
"Saya ingin hari ini menjadi tahapan dari proses digitalisasi bansos yang berpedoman pada Inpres nomor 4 dan 8 (Tahun 2025). Jadi semua program menggunakan DTSEN karena itu perintah Presiden. Dengan adanya digitalisasi bansos kita gembira menemukan hal mungkin jadi perhatian kita soal bansos tidak tepat sasaran," kata Gus Ipul.
Penguatan Data
Ia optimistis kesinambungan basis DTSEN dan proses digitalisasi akan meningkatkan akurasi bansos sehingga lebih tepat sasaran. "DTSEN ini memang mengoreksi data kita. Sekarang DTSEN diperkuat dengan digitalisasi. Artinya ini menjadi benang merah yang tidak putus," ujarnya.
Ia menyebut, uji coba digitalisasi yang dilakukan di Banyuwangi menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan dan kini mulai direplikasi di 42 kabupaten/kota, dengan target penerapan secara nasional pada akhir tahun 2026. Namun demikian, ia mengakui masih terdapat tantangan literasi digital di masyarakat.
"Tapi ini harus dilalui, untuk mengedukasi masyarakat ke depan," kata Gus Ipul.(liputan6.com/elh)
Tags
Nasional
