Targetkan 11 Juta Rumah Tangga, Pemerintah Perluas Digitalisasi Bansos ke 42 Wilayah

PROGRAM BANSOS DIGITAL: Pemerintah resmi memperluas program bansos digital ke 42 kabupaten dan kota untuk meminimalisir salah sasaran. Pendaftaran dimulai 1 Juni 2026 - Foto Net.

TOPRILIS.COM, JAKARTA - Pemerintah kini bersiap melakukan perluasan program digitalisasi bansos, dari Banyuwangi menuju 42 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Pada fase ini, sistem diperkirakan akan mengelola data dari 10 hingga 11 juta rumah tangga pendaftar bansos.

Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (PTDP), Luhut Binsar Pandjaitan, memaparkan kondisi terkini penyaluran bansos berdasarkan data Kemensos. Saat ini, Program Keluarga Harapan (PKH) telah menjangkau 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dan bansos sembako menjangkau lebih dari 18 juta KPM.

Namun, pemerintah juga mengidentifikasi adanya tantangan struktural, yakni potensi exclusion error di mana lebih dari 3 juta masyarakat pada desil 1 belum terjangkau bantuan. Serta inclusion error yang menyebabkan sekitar 2,7 juta penerima berada pada kelompok desil 4.

Sebagai langkah mitigasi dan penyempurnaan, pemerintah mengandalkan integrasi data lintas K/L. Keberhasilan piloting di Kabupaten Banyuwangi memvalidasi bahwa pemanfaatan data administratif terpadu, meliputi data kependudukan, kepemilikan aset, kepegawaian, hingga konsumsi listrik secara signifikan mampu meningkatkan akurasi kelayakan penerima.

"Data adalah fondasi utama dari kebijakan sosial yang adil dan tepat sasaran. Masih adanya exclusion dan inclusion error ini adalah hal yang harus dan sedang kita benahi bersama melalui sistem digital yang lebih presisi," ujar Luhut dalam pernyataan tertulis, Kamis (7/5/2026).

Dari sisi kesiapan infrastruktur teknologi, Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) yang dikelola Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dipastikan sudah teruji dan siap memfasilitasi mekanisme interoperabilitas pertukaran data otomatis.

Kick-Off Pendaftaran 1 Juni 2026

Sistem ini akan menyinkronkan data dari 8 instansi utama, yaitu Dukcapil, BPS, BKN, PLN, BPJS Ketenagakerjaan, ATR/BPN, Korlantas Polri, dan Kemensos.

"Setelah 77 tahun Indonesia berdiri, data kemiskinan benar-benar mulai diadministrasikan secara lebih terintegrasi dan sistematis. Karena itu, interoperabilitas dan sinkronisasi lintas sektor harus berjalan tanpa hambatan," sambung Luhut.

Pada 1 Juni 2026, proses pendaftaran sekaligus kick-off digitalisasi bansos di 42 kabupaten/kota akan resmi dimulai.

Proses pendataan ditargetkan rampung pada akhir Juli 2026, untuk kemudian dilanjutkan dengan mekanisme penyaluran bansos secara bertahap berbasis verifikasi data mutakhir.

"Saya meminta setiap instansi pemilik data memastikan Service Level Agreement (SLA) terpenuhi agar tidak terjadi bottleneck di lapangan. Selain itu, keamanan siber juga wajib dijaga dengan standar tertinggi oleh BSSN, mengingat ini menyangkut data jutaan rakyat Indonesia," pinta Luhut.(liputan6.com/elh)