Mensos Tegaskan Pentingnya Peran Pemda dalam Penjaringan Siswa Sekolah Rakyat

SEKOLAH RAKYAT: Gus Ipul menegaskan Pemda memiliki peran sentral dalam menyukseskan program Sekolah Rakyat mulai dari penyediaan lahan, pengusulan kepala sekolah dari Aparatur Sipil Negara (ASN), penjaringan siswa hingga pengawasan pelaksanaan - Foto Net.

TOPRILIS.COM, JAKARTA - Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah (Pemda) dalam menyukseskan program Sekolah Rakyat sebagai strategi utama memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan.

Gus Ipul menekankan Sekolah Rakyat merupakan intervensi kunci bagi anak-anak dari keluarga sangat miskin yang belum sekolah, putus sekolah, atau berisiko putus sekolah.

"Sekolah Rakyat ini untuk mereka yang selama ini tidak terlihat (the invisible people), padahal ada di sekitar kita. Mereka tidak bisa makan layak, bahkan tidak mampu menebus ijazah," ujar Gus Ipul, dalam keterangan tertulis, Selasa (28/4/2026).

"Ini yang harus kita jemput," sambungnya.

Hal ini disampaikan dalam audiensi bersama sejumlah kepala daerah, antara lain Bupati Lombok Timur Haerul Warisin, Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo, Bupati Pasaman Barat Yulianto, serta Wakil Bupati (Wabup) Pegunungan Bintang Arnold Nam, dan jajaran perangkat daerah lainnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik RI (BPS), jumlah anak yang tidak sekolah, belum sekolah, atau berpotensi putus sekolah mencapai lebih dari 4 juta orang dan terus bertambah setiap tahun, terutama dari lulusan SMP yang tidak melanjutkan ke SMA.

Gus Ipul menjelaskan Sekolah Rakyat menjadi bagian dari strategi ketiga pemerintah dalam pengentasan kemiskinan, yakni memutus transmisi kemiskinan melalui pendidikan.

Dua strategi lainnya adalah mengurangi beban pengeluaran melalui bantuan sosial serta meningkatkan pendapatan melalui pemberdayaan.

Untuk itu, ia meminta gubernur, bupati dan wali kota aktif mendukung program ini, terutama dalam penyediaan lahan minimal 7 hektare sebagai syarat pembangunan sekolah berkonsep boarding school tersebut.

"Target Presiden, setiap kabupaten/kota memiliki minimal satu Sekolah Rakyat dengan gedung permanen. Tahun ini ditargetkan 30 ribu siswa, tahun depan 100 ribu siswa," jelas Gus Ipul.

Gus Ipul menegaskan Pemda memiliki peran sentral dalam keseluruhan proses, mulai dari penyediaan lahan, pengusulan kepala sekolah dari Aparatur Sipil Negara (ASN), penjaringan siswa hingga pengawasan pelaksanaan.

"Kalau tidak ditangani sekarang, jumlah anak putus sekolah akan terus bertambah. Ini tanggung jawab kita bersama," tegas Gus Ipul.

Di sisi lain, Gus Ipul juga menyoroti pentingnya perbaikan data sosial sebagai fondasi kebijakan. Gus Ipul mencontohkan melalui digitalisasi bansos berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), pemerintah berhasil menekan tingkat kesalahan penyaluran bantuan secara signifikan.

Dalam audiensi tersebut, sejumlah daerah menyampaikan progres dan upayanya. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasaman Barat yang diwakili Bupati Yulianto melaporkan proses penyediaan lahan yang hampir rampung dan ditargetkan segera masuk tahap pembangunan.

Sementara Pemkab Klaten melalui Kadinsos Puspo Enggar Hastuti menyampaikan kesiapan lahan, meski harus mengalihkan rencana pembangunan lain demi mendukung Sekolah Rakyat.

Dari wilayah timur Indonesia, Wabup Pegunungan Bintang Arnold Nam menyatakan kesiapan daerahnya mendukung program.Sekolah Rakyat, termasuk dalam hal penguatan pendamping sosial di lapangan.

Adapun dari Kabupaten Sumenep, Bupati Achmad Fauzi Wongsojudo hadir bersama jajaran perangkat daerah untuk memastikan kesiapan lintas sektor dalam mendukung program tersebut.(detik.com/elh)