Sektor Keuangan Kalsel Kuat, Risiko Terkendali di Awal Tahun 2026

SAMPAIKAN KETERANGAN: Kepala OJK Provinsi Kalimantan Selatan, Agus Maiyo dalam Media Update di RM Lima Rasa Banjarmasin - Foto Dok OJK.

TOPRILIS.COM, KALSEL - Kinerja lembaga jasa keuangan di Kalimantan Selatan pada awal 2026 terpantau stabil dengan tingkat risiko yang tetap terjaga. Hal tersebut disampaikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan perkembangan sektor jasa keuangan hingga Januari 2026.

Kepala OJK Provinsi Kalimantan Selatan, Agus Maiyo dalam Media Update di RM Lima Rasa Banjarmasin, Jumat (13/3/2026) mengungkapkan, OJK mencatat, kondisi ekonomi global masih menunjukkan kinerja relatif baik seiring penguatan sektor manufaktur dan membaiknya kepercayaan konsumen. 

Meski demikian, lanjutnya, peningkatan tensi geopolitik pada awal 2026, termasuk di kawasan Timur Tengah serta dinamika perdagangan Amerika Serikat, berpotensi menjadi risiko penurunan yang dapat meningkatkan volatilitas pasar keuangan global.

Di tingkat regional, perekonomian Kalimantan Selatan pada triwulan IV 2025 tercatat tumbuh 5,46 persen secara tahunan (year on year/yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang berada di angka 5,19 persen yoy. Angka tersebut sedikit berada di bawah pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat sebesar 5,39 persen yoy.

"Secara kumulatif (c-to-c), ekonomi Kalimantan Selatan tumbuh 5,22 persen, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di angka 5,11 persen. Tiga sektor utama penopang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kalimantan Selatan adalah sektor pertambangan dengan kontribusi 23,20 persen, diikuti sektor pertanian sebesar 12,68 persen dan industri pengolahan sebesar 11,37 persen," paparnya.

Sektor Perbankan Tumbuh Positif
OJK juga mencatat kinerja intermediasi perbankan di Kalimantan Selatan masih menunjukkan pertumbuhan positif dengan profil risiko yang terjaga dan likuiditas yang memadai.

Agus mengatakan, pada Januari 2026, penyaluran kredit tercatat tumbuh 6,71 persen yoy menjadi Rp82,29 triliun. Kualitas kredit tetap terjaga dengan rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL) gross sebesar 2,63 persen.

Berdasarkan jenis penggunaan, kredit investasi mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 28,16 persen, diikuti kredit konsumsi yang tumbuh 6,78 persen. Sementara itu, kredit modal kerja mengalami kontraksi sebesar 8,23 persen.

Penyaluran kredit investasi terbesar berada di Kota Banjarmasin dengan nilai mencapai Rp19,05 triliun. Adapun proporsi kredit yang disalurkan kepada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mencapai 26,86 persen dari total kredit di Kalimantan Selatan. Sektor UMKM yang mengalami peningkatan pembiayaan tertinggi adalah industri pengolahan yang tumbuh 21,90 persen yoy.

Di sisi lain, total aset perbankan di Kalimantan Selatan tercatat meningkat 6,05 persen yoy. Dana Pihak Ketiga (DPK) juga tumbuh 5,68 persen yoy, didorong oleh peningkatan giro sebesar 11,97 persen yoy, tabungan 3,92 persen yoy, serta deposito 0,74 persen yoy.

"Secara spasial, pangsa DPK terbesar berada di Kota Banjarmasin dengan nilai Rp61,2 triliun atau sekitar 62,42 persen dari total DPK di Kalimantan Selatan," tuturnya.

Perbankan Syariah Alami Penyesuaian
Kinerja perbankan syariah di Kalimantan Selatan mengalami penyesuaian. Total aset tercatat menurun 12,97 persen yoy menjadi Rp10,49 triliun, sementara pembiayaan justru meningkat 10,33 persen yoy menjadi Rp9,36 triliun.

Dana pihak ketiga perbankan syariah tercatat mengalami kontraksi 6,34 persen yoy. Meski demikian, kondisi likuiditas tetap terjaga dengan rasio sebesar 100,54 persen, sedangkan tingkat pembiayaan bermasalah (NPF) gross berada di angka 2,03 persen, masih di bawah ambang batas.


Pasar Modal Tumbuh Positif
KINERJA pasar modal di Kalimantan Selatan juga menunjukkan tren positif. Hingga Desember 2025, nilai transaksi saham tercatat mencapai Rp3,62 triliun.

Pertumbuhan ini sejalan dengan peningkatan jumlah investor saham yang tercermin dari Single Investor Identification (SID) yang mencapai 497.131 investor pada akhir tahun.

Instrumen reksa dana juga mengalami penguatan dengan nilai penjualan mencapai Rp715 miliar. Jumlah investor reksa dana di Kalimantan Selatan tercatat meningkat pesat hingga mencapai 995.860 SID.

Industri Keuangan Nonbank
PADA sektor Industri Keuangan Nonbank (IKNB), piutang pembiayaan yang disalurkan perusahaan pembiayaan hingga Desember 2025 tercatat sebesar Rp11,89 triliun, mengalami kontraksi 2,91 persen yoy dengan rasio pembiayaan bermasalah (NPF) sebesar 1,94 persen.

Sementara itu, pembiayaan modal ventura tumbuh 0,08 persen yoy dengan nilai pembiayaan Rp97 miliar dan NPF sebesar 8,09 persen.

Aset bersih dana pensiun tercatat meningkat 10,12 persen yoy menjadi Rp377 miliar.

Pada industri pinjaman daring (pindar), outstanding pembiayaan hingga Agustus 2025 tumbuh signifikan sebesar 31,13 persen yoy menjadi Rp1,026 triliun dengan tingkat risiko kredit (TWP90) sebesar 2,26 persen.

Adapun industri pergadaian hingga Mei 2025 juga menunjukkan pertumbuhan tinggi sebesar 61,59 persen yoy menjadi Rp912 miliar dengan tingkat risiko kredit yang tetap terjaga.

Edukasi dan Pengaduan Konsumen
SEPANJANG Januari hingga Februari 2026, OJK Kalimantan Selatan telah melaksanakan 11 kegiatan edukasi keuangan yang diikuti 1.063 peserta. Materi yang disampaikan meliputi pengenalan OJK, kelembagaan dan produk lembaga jasa keuangan, serta kewaspadaan terhadap aktivitas keuangan ilegal.

Dari sisi layanan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), OJK menerima dan memproses sebanyak 3.489 permintaan layanan. Sebanyak 66,3 persen di antaranya dilakukan melalui layanan langsung (walk-in).

Sementara itu, OJK Kalsel menerima 177 pengaduan konsumen melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK). Pengaduan terbanyak berasal dari sektor fintech peer-to-peer lending sebesar 41,24 persen, diikuti bank umum 28,81 persen dan perusahaan pembiayaan 25,99 persen.

Jenis permasalahan yang paling banyak dilaporkan terkait layanan SLIK sebesar 25,99 persen, perilaku petugas penagihan 18,08 persen, serta sanggahan transaksi sebesar 18,08 persen.

Program Inklusi Keuangan
MELALUI Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), OJK Kalimantan Selatan terus mendorong peningkatan inklusi keuangan di daerah. Pada 2026, program TPAKD difokuskan pada pencapaian Indikator Akses Keuangan Daerah (IKAD).

Lima program utama yang dijalankan antara lain Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR), program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR), pengembangan Ekosistem Keuangan Inklusif di wilayah perdesaan, ekosistem bank sampah, serta kegiatan product/business matching.

OJK Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan akan terus menjaga stabilitas sektor jasa keuangan, meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, serta memperkuat kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.(rls/elhami)