 |
| PIMPIN OJK: Friderica Widyasari Dewi resmi ditetapkan sebagai Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) - Foto Net. |
TOPRILIS.COM, JAKARTA - JAKARTA - Friderica Widyasari Dewi resmi ditetapkan sebagai Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Rabu (11/3).
Dia resmi menjadi nakhoda OJK seusai menuntaskan seluruh rangkaian uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) oleh DPR RI.
Dalam uji kelayakan, pejabat yang akrab disapa Kiki tersebut membawa visi dan misi jika terpilih menjadi Ketua DK OJK.
Dalam paparannya, Kiki menekankan penguatan sektor jasa keuangan sebagai pilar utama kemajuan bangsa di masa depan.
Kiki mengusung visi utama yang berfokus pada tiga pilar strategis bagi keberlanjutan ekonomi nasional.
Adapun visi tersebut yakni Menjaga Stabilitas, Memulihkan Kepercayaan Publik, dan Meningkatkan Kontribusi Sektor Jasa Keuangan.
Kiki menegaskan OJK memiliki peran krusial dalam menopang pertumbuhan ekonomi tanah air secara keseluruhan.
Guna mewujudkan visi tersebut, Kiki merinci sederet kebijakan prioritas, dimulai dari upaya menjaga stabilitas sektor keuangan.
Langkah tersebut akan ditempuh melalui koordinasi erat dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), pertukaran data, serta penguatan sistem peringatan dini atau early warning system.
Kemudian, kebijakan prioritas keduanya, yakni memulihkan kepercayaan publik melalui penegakan hukum yang konsisten.
Terkait hal ini, Kiki menekankan pentingnya integritas dan transparansi, terutama pada sektor pasar modal yang harus segera diperbaiki kualitasnya.
"Bagaimana kita melalui integritas, transparansi, dan penegakan hukum yang tegas, kita akan pulihkan kepercayaan publik terutama di sektor pasar modal Indonesia," kata Kiki dalam fit and proper test.
Selanjutnya, Kiki berencana mendorong sektor jasa keuangan agar lebih kontributif terhadap berbagai program strategis pemerintah.
Fokus utamanya, menyelaraskan arah kebijakan OJK dengan Astacita yang diusung pemerintah saat ini.
Kiki menekankan dukungan nyata harus diberikan agar sektor keuangan dapat menyentuh langsung program-program prioritas.
"Sektor jasa keuangan harus memberikan dukungan nyata terhadap berbagai program strategis pemerintah dan juga mendukung Astacita pemerintah Bapak Presiden Prabowo," tuturnya.
Kontribusi tersebut mencakup dukungan pembiayaan untuk pembangunan 3 juta rumah, pengembangan UMKM, ketahanan pangan dan energi, hingga program makan bergizi gratis.
Penyelarasan tersebut dianggap penting, agar fungsi intermediasi perbankan dan lembaga keuangan berjalan selaras dengan kebutuhan rakyat.
Terkait aspek teknis, Kiki mengusung pengawasan terintegrasi, khususnya bagi industri jasa keuangan digital.
Dia ingin memastikan seluruh pelaku usaha mengikuti standar regulasi yang setara berdasarkan risiko yang mereka bawa ke pasar.
"Kami akan memperkuat pengawasan terhadap industri jasa keuangan digital dengan tetap berpegang pada prinsip Same Activity, Same Risk, and Same Regulation," katanya lagi.
Dalam hal perlindungan masyarakat, Kiki berkomitmen meningkatkan literasi dan inklusi keuangan secara masif serta merata.
Hal ini juga melibatkan pengawasan ketat terhadap perilaku para pelaku usaha jasa keuangan di ruang publik demi melindungi kepentingan konsumen.
Upaya pemberantasan penipuan juga menjadi misi penting dengan rencana pembangunan portal nasional dan pusat anti-skema.
Penanganan skem dan fraud akan diupayakan melalui Indonesia Anti-Skem Center dan rencana pembangunan National Fraud Portal.
Kiki menegaskan perlunya transformasi internal OJK melalui kepemimpinan yang visioner dan penggunaan teknologi modern seperti suptech.
"Kepemimpinan OJK yang kuat, visioner, dan berintegritas untuk memperkuat stabilitas sektor jasa keuangan dan pertumbuhan ekonomi nasional inklusif, berdaya saing global, dan berkelanjutan untuk Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045," ujarnya tegas. (jpnn.com/elh)
Tags
Berita OJK