![]() |
| LARANG SWEEPING: Wakil Menteri Agama (Wamenag), Romo Muhammad Syafi'i kembali menegaskan larangan sweeping atau razia selama Ramadan - Foto Net. |
TOPRILIS.COM, JAKARTA - Wakil Menteri Agama (Wamenag), Romo Muhammad Syafi'i kembali menegaskan larangan sweeping atau razia selama Ramadan. Larangan ini berlaku untuk semua pihak, termasuk organisasi masyarakat (Ormas).
Dia mengatakan, larangan ini untuk saling menghormati antara kelompok yang berpuasa dengan mereka yang tidak berpuasa.
"Kan enggak semua orang berpuasa sehingga masih memungkinkan ada fasilitas-fasilitas yang masih terus bisa dinikmati oleh orang yang tidak puasa," ujarnya.
Romo Syafi'i mengingatkan, tidak boleh ada paksaan terhadap kelompok yang tidak berpuasa untuk ikut merasakan ibadah puasa.
"Kan enggak mungkin gara-gara kita puasa, maka semuanya harus merasakan puasa," tegasnya.
Tak Terbitkan Surat Edaran
Saat ditanya soal kemungkinan adanya surat edaran larangan sweeping dari Kementerian Agama, Romo Syafi'i menyebut hal itu berada di ranah aparat keamanan, bukan kewenangan kementeriannya.
“Kami bergerak di bidang keagamaan. Kalau soal keamanan, itu ada institusi lain yang berwenang. Tapi kita lihat, suasana sekarang semakin kondusif,” ujarnya.
Dia juga menambahkan, sejauh ini belum ada rencana penerbitan aturan khusus terkait sweeping. Dia berharap situasi sepanjang Ramadan tetap kondusif.
Ormas Dilarang Razia Rumah Makan
Gubernur DKI Pramono Anung melarang ormas sweeping terhadap rumah makan selama Ramadhan tahun ini. Sweeping bisa memicu konflik di lingkungan masyarakat.
"Tentunya saya sebagai gubernur bertanggung jawab untuk itu dan saya tidak mengizinkan untuk ada 'sweeping',” kata Pramono.
Dia mengatakan, sebagai kepala daerah dirinya bertanggung jawab menjaga situasi tetap kondusif, terutama karena Jakarta merupakan kota dengan mayoritas penduduk beragama Islam.
Menurut dia, momentum Ramadan harus menjadi ajang memperkuat toleransi antarumat beragama, bukan justru memunculkan permasalahan sosial. Dia juga menegaskan segala aktivitas yang berpotensi menimbulkan kerawanan dan keributan tidak akan diizinkan.
“Pokoknya hal yang menimbulkan kerawanan, keributan saya tidak izinkan. Tetapi kalau menimbulkan kenyamanan, nanti saya izinkan,” ujarnya.(liputan6.com/elh)
"Enggak ada, enggak ada. Enggak ada sweeping-sweeping lah," kata Romo Syafi'i usai Sidang Isbat penetapan awal Ramadan 1447 H di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa (17/2/2026) malam.
Dia mengatakan, larangan ini untuk saling menghormati antara kelompok yang berpuasa dengan mereka yang tidak berpuasa.
"Kan enggak semua orang berpuasa sehingga masih memungkinkan ada fasilitas-fasilitas yang masih terus bisa dinikmati oleh orang yang tidak puasa," ujarnya.
Romo Syafi'i mengingatkan, tidak boleh ada paksaan terhadap kelompok yang tidak berpuasa untuk ikut merasakan ibadah puasa.
"Kan enggak mungkin gara-gara kita puasa, maka semuanya harus merasakan puasa," tegasnya.
Tak Terbitkan Surat Edaran
Saat ditanya soal kemungkinan adanya surat edaran larangan sweeping dari Kementerian Agama, Romo Syafi'i menyebut hal itu berada di ranah aparat keamanan, bukan kewenangan kementeriannya.
“Kami bergerak di bidang keagamaan. Kalau soal keamanan, itu ada institusi lain yang berwenang. Tapi kita lihat, suasana sekarang semakin kondusif,” ujarnya.
Dia juga menambahkan, sejauh ini belum ada rencana penerbitan aturan khusus terkait sweeping. Dia berharap situasi sepanjang Ramadan tetap kondusif.
Ormas Dilarang Razia Rumah Makan
Gubernur DKI Pramono Anung melarang ormas sweeping terhadap rumah makan selama Ramadhan tahun ini. Sweeping bisa memicu konflik di lingkungan masyarakat.
"Tentunya saya sebagai gubernur bertanggung jawab untuk itu dan saya tidak mengizinkan untuk ada 'sweeping',” kata Pramono.
Dia mengatakan, sebagai kepala daerah dirinya bertanggung jawab menjaga situasi tetap kondusif, terutama karena Jakarta merupakan kota dengan mayoritas penduduk beragama Islam.
Menurut dia, momentum Ramadan harus menjadi ajang memperkuat toleransi antarumat beragama, bukan justru memunculkan permasalahan sosial. Dia juga menegaskan segala aktivitas yang berpotensi menimbulkan kerawanan dan keributan tidak akan diizinkan.
“Pokoknya hal yang menimbulkan kerawanan, keributan saya tidak izinkan. Tetapi kalau menimbulkan kenyamanan, nanti saya izinkan,” ujarnya.(liputan6.com/elh)
Tags
Nasional
