Gubernur Kalsel Buka Wacana Kunjungan Presiden-Wapres, Fokus Cek Banjir dan Sekolah Rakyat

Gubernur Kalsel Sampaikan Wacana Kunjungan Presiden dan Wakil Presiden, Fokus Tinjau Banjir dan Sekolah Rakyat

 

TOPRILIS.COM ,Banjarbaru - Gubernur Kalimantan Selatan H Muhidin membuka wacana kunjungan Presiden dan Wakil Presiden RI ke Kalimantan Selatan. Agenda yang disiapkan antara lain peninjauan lokasi banjir serta Sekolah Rakyat yang dinilai siap menjadi model pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.

H Muhidin menjelaskan, banjir yang sempat terjadi di Kabupaten Balangan sebelumnya memang cukup ekstrem. Ketinggian air bahkan sempat mencapai atap rumah warga hingga memaksa masyarakat menyelamatkan diri bersama anak-anak.

Meski demikian, banjir tersebut bersifat sementara. Dalam waktu sekitar tiga jam, air mulai surut dan kondisi kembali normal dalam lima jam. Jalan-jalan yang sempat terendam kini sudah dapat dilalui warga.

“Artinya dampak banjir itu hanya menimbulkan kerusakan ringan. Saat ini sudah tidak ada lagi genangan, sehingga kalau dilakukan peninjauan ke lokasi, kondisinya sudah kembali normal,” ujar H Muhidin di Banjarbaru, Selasa (6/1/2026).

Gubernur menyebutkan, penanganan lanjutan dampak banjir dapat dilakukan oleh pemerintah daerah setempat. Namun jika dibutuhkan, Pemprov Kalimantan Selatan siap turun langsung membantu.

Selain itu, H Muhidin mengungkapkan adanya wacana kunjungan Presiden RI pada 12 Januari mendatang. Meski begitu, ia menegaskan kepastian kunjungan masih bersifat tentatif mengingat padatnya agenda Presiden.

“Kita paham Presiden sangat sibuk. Jadi kita menunggu kepastian. Kalau jadi, tentu kita siap. Kalau belum, kita maklumi,” katanya.

Jika kunjungan Presiden terealisasi, salah satu agenda utama adalah meninjau Sekolah Rakyat di Kalimantan Selatan. Menurut H Muhidin, fasilitas Sekolah Rakyat tergolong sangat lengkap dan memadai.

“Sekolah Rakyat ini luar biasa. Fasilitasnya lengkap, ada komputer, kebutuhan makan peserta didik dijamin, asrama disiapkan, bahkan pendidikan keagamaan juga dipenuhi,” ujarnya.

Sekolah Rakyat, kata H Muhidin, diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu atau yang sempat putus sekolah. Proses seleksi dilakukan ketat agar tepat sasaran.

“Setiap kabupaten dan kota akan dinilai. Kalau orang tuanya masih mampu, tentu tidak masuk kriteria. Ini benar-benar untuk anak-anak yang tidak mampu dan sempat berhenti sekolah,” tegasnya.

Ia berharap program Sekolah Rakyat mampu menjadi solusi nyata dalam meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu di Kalimantan Selatan sekaligus menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia. (rls/dina)