 |
| Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalsel, H. M. Alpiya Rakhman, yang memimpin rombongan - (foto/Humas DPRDKalsel) |
TOPRILIS.COM, KALSEL – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan komitmennya untuk memastikan anggaran pendidikan memenuhi mandatory budget dalam APBD 2026. Meski alokasinya belum sepenuhnya mencapai batas minimal yang diwajibkan undang-undang, Banggar menyebut selisihnya kini makin kecil dan akan dituntaskan pada pembahasan final.
Kamis (11/12/2025), Banggar DPRD Kalsel mendatangi Kementerian Dalam Negeri RI untuk melakukan konsultasi terkait dokumen APBD 2026 yang sudah mereka ajukan sebelumnya. Pertemuan berlangsung di Ditjen Bina Keuangan Daerah sebagai bagian dari rangkaian finalisasi sebelum pemerintah pusat menetapkan APBD secara resmi.
Wakil Ketua DPRD Kalsel, Alpiya Rakhman, yang memimpin rombongan, menyampaikan bahwa konsultasi ini bertujuan menyerap langsung catatan serta arahan dari Kemendagri.
“Mudah-mudahan evaluasinya cepat selesai, sehingga Banggar dapat segera membahas kembali rekomendasi-rekomendasi dari Kemendagri untuk memperbaiki APBD yang sudah disusun Pemprov Kalsel,” ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, DPRD membahas beberapa isu strategis, termasuk kelanjutan proyek multiyears dan pemenuhan belanja wajib sektor pendidikan. Alpiya menegaskan pentingnya percepatan penyesuaian agar mandatory spending dapat dipenuhi secara optimal dan berdampak langsung pada peningkatan layanan publik.
Analis Kebijakan Ahli Pertama Subdit Wilayah III Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah, Dilla Novita Rizki, mengapresiasi langkah cepat Kalsel yang menjadi salah satu daerah paling awal menyerahkan dokumen APBD 2026 untuk dievaluasi. Menurutnya, ketepatan waktu tersebut menunjukkan keseriusan dan kesiapan Pemprov Kalsel bersama DPRD dalam mengikuti tahapan sesuai regulasi.
Banggar memastikan seluruh catatan Kemendagri akan menjadi acuan utama sebelum APBD 2026 masuk tahap final. DPRD menegaskan akan terus mengawal penyempurnaan anggaran, terutama pada sektor-sektor prioritas seperti pendidikan, agar selaras dengan kebutuhan masyarakat serta aturan nasional.(rls/dina)