Dukung Program MBG, Pemerintah Bakal Bangun 20 Hektare Tambak Ikan

BANGUN TAMBAK IKAN: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan pemerintah akan membangun tambak ikan berskala besar seluas sekitar 20.000 hektare di Jawa, dan mengembangkan tambak di 500 kabupaten dan kota - Foto Net.

TOPRILIS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan pemerintah akan membangun tambak ikan berskala besar seluas sekitar 20.000 hektare di Jawa, dan mengembangkan tambak di 500 kabupaten dan kota.

Zulhas mengaku, hal tersebut juga sejalan dengan rencana pembangunan 2.000 desa nelayan pada 2026. Total anggaran yang digelontorkan adalah Rp 44 triliun.

"Tambak yang lama-lama itu, seperti bekas tambak udang windu, akan dihidupkan kembali. Ini pekerjaan besar," ujar Zulhas dikutip Selasa (18/11).

Selain itu Zulhas menyebut pemerintah sedang menyiapkan peningkatan kapasitas produksi pangan protein untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi 82,9 juta penerima mulai 2026.

"Prinsip (program pangan) untuk mendukung MBG. Tahun depan, diperkirakan (pemerintah) akan memberikan kepada 82,9 juta penerima," katanya.

Ia menjelaskan kebutuhan harian program tersebut menuntut kesiapan produksi besar untuk telur, ikan, ayam, sayur, dan buah.

Pemerintah menilai penguatan sektor protein perlu ditingkatkan menyusul peningkatan produksi komoditas karbohidrat dalam beberapa tahun terakhir.

"Kalau satu hari perlu satu butir telur, maka kamj perlu satu hari 82,9 juta butir telur tahun depan. Lalu perlu ikan, maka kita perlu 82,9 juta potong ikan tahun depan,” bebernya.

Selain itu, Zulhas menyebut pengembangan pakan ternak dan budidaya ayam berskala nasional juga menjadi bagian dari strategi memperkuat pasokan protein.

Dia menilai kebutuhan besar program MBG memerlukan dukungan yang signifikan dari banyak sektor pangan.

Menukil data dari Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras nasional diperkirakan mencapai 34,77 juta ton pada tahun ini, diikuti peningkatan produksi jagung sekitar 9 persen.

Karena itu Indonesia tidak melakukan impor beras akhir tahun 2025 karena stok dalam negeri sudah mencukupi.

Dia menyebut tahun lalu impor mencapai sekitar 4,5 juta ton, sementara tahun ini terdapat surplus sekitar empat juta ton.

“Perintah Bapak Presiden, kedaulatan pangan tidak boleh ditawar-tawar. Berapapun ongkosnya, kami harus lakukan,” ujarnya.
Meski demikian, Zulhas menambahkan pemerintah tetap membutuhkan inovasi dan teknologi baru untuk memperkuat produksi pangan.

Varietas padi unggul, mekanisasi, dan dukungan riset dari berbagai lembaga, termasuk kerja sama internasional, dinilainya penting untuk mempercepat transformasi sektor pertanian.

“Indonesia 1 hingga 5 tahun ke depan akan membangun menuju kedaulatan pangan secara besar-besaran,” lanjutnya.

Pemerintah berharap perluasan kapasitas produksi pangan dan kolaborasi lintas negara melalui forum beras berkelanjutan seperti ISRF dapat memperkuat ketahanan pangan nasional dalam jangka panjang.(jpnn.com/elh)