 |
| Komisi VIII DPR RI Dorong Penguatan Program Sosial dan Pengembangan Kawasan Ekonomi Halal di Kalimantan Selatan |
TOPRILIS.COM ,Banjarbaru – Komisi VIII DPR RI mendorong penguatan berbagai program nasional di bidang sosial, keagamaan, dan kebencanaan, sekaligus mengusulkan agar Kalimantan Selatan (Kalsel) menjadi provinsi pionir pengembangan kawasan ekonomi halal di wilayah Kalimantan.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri, saat Kunjungan Kerja Reses ke Provinsi Kalsel Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025–2026, di Ruang Rapat H. Maksid, Banjarbaru, Senin (6/10/2025).
“Kami ingin memastikan program-program nasional yang diputuskan DPR benar-benar berjalan efektif di daerah. Sekaligus mendengar langsung masukan dari para mitra di Kalimantan Selatan,” ujar Abidin.
Dalam pertemuan tersebut hadir sejumlah pihak, mulai dari Rektor UIN Antasari Banjarmasin, Kepala Dinas Sosial Kalsel, Kepala BPBD Kalsel, Baznas Kalsel, Badan Wakaf Indonesia, hingga perwakilan dari Kementerian Agama, Kementerian Sosial, BPKH, BNPB, dan BPJPH.
Abidin menjelaskan, kunjungan kerja Komisi VIII dilakukan di tiga provinsi, yaitu Kalimantan Selatan, Bali, dan Sumatera Selatan, untuk memperkuat fungsi pengawasan terhadap implementasi kebijakan pemerintah pusat di daerah.
Ia juga menyinggung besarnya alokasi anggaran nasional tahun 2025, seperti Kementerian Agama sebesar Rp78 triliun, BNPB Rp1,42 triliun, serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) Rp300 miliar.
“Angka-angka itu besar secara nasional. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana manfaatnya benar-benar sampai ke masyarakat daerah, termasuk di Kalsel,” tegasnya.
Potensi Ekonomi Halal di Kalimantan
Selain sektor sosial dan kebencanaan, Abidin menyoroti pentingnya pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Halal di Kalimantan. Menurutnya, hingga kini belum ada satu pun KEK Halal di wilayah Kalimantan, padahal potensinya sangat besar.
“Kalimantan Selatan dikenal sebagai provinsi tertua dan terdepan di Pulau Kalimantan. Sudah seharusnya Kalsel menjadi pionir dalam pengembangan kawasan ekonomi halal,” ujarnya.
Abidin berharap, Pemerintah Provinsi Kalsel dapat menindaklanjuti gagasan tersebut agar industri halal tidak hanya terpusat di Pulau Jawa, melainkan juga berkembang di luar Jawa.
Di akhir kunjungan, Abidin turut menyinggung isu kebencanaan di Kalsel yang dinilai masih terkendali meski tetap perlu diwaspadai.
“Kalau di Jakarta hujan setengah jam bisa ramai sedunia. Di Kalsel, alhamdulillah masih aman dan terkendali,” tuturnya berseloroh.
Kunjungan kerja Komisi VIII ini diharapkan memperkuat koordinasi lintas sektor, sehingga program sosial dan pemberdayaan masyarakat di Kalimantan Selatan dapat berjalan lebih efektif dan memberi manfaat nyata bagi warga Banua.(rls/dina)