 |
| Alpiya Rahman Tutup Reses Masa Sidang III di Kotabaru, Serap Aspirasi Pemekaran hingga Infrastruktur dan Abrasi Pantai |
TOPRILIS.COM ,Kotabaru – Wakil Ketua DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) H. Alpiya Rahman, S.E., M.M., menutup kegiatan reses masa sidang III tahun 2025 di Kotabaru Kepulauan, Rabu (8/10/2025). Titik ke-16 ini menjadi penutup rangkaian reses Alpiya di seluruh wilayah Kotabaru.
“Alhamdulillah, hari ini kami menuntaskan titik terakhir reses masa sidang III di Kotabaru Daratan dan Kepulauan,” kata Alpiya Rahman.
Dalam pertemuan itu, sejumlah aspirasi masyarakat kembali mengemuka. Isu pemekaran Kabupaten Kambatang Lima menjadi salah satu topik yang paling disorot warga.
“Walau masih ada moratorium dari pemerintah pusat, perjuangan pemekaran harus terus dilanjutkan. DPRD Kalsel, khususnya Komisi I, sudah menyatakan dukungan penuh,” tegas politisi muda Partai Gerindra itu.
Selain pemekaran, warga juga menyoroti sejumlah persoalan mendesak seperti perbaikan infrastruktur jalan, pemasangan penerangan jalan umum (PJU) di wilayah rawan kecelakaan, penanganan abrasi pantai, hingga renovasi rumah ibadah di wilayah kepulauan.
“Banyak daerah di Kotabaru, baik daratan maupun kepulauan, membutuhkan perhatian lebih — terutama soal jalan, penerangan, dan abrasi pantai yang makin parah,” ujarnya.
Kelompok nelayan pun turut menyampaikan keluhan tentang dampak abrasi dan sulitnya mengakses bantuan perikanan dari pemerintah.
Alpiya menyampaikan apresiasi atas antusiasme masyarakat selama reses berlangsung. Ia menilai tingginya partisipasi warga menjadi bukti kuat bahwa masyarakat peduli terhadap pembangunan daerahnya.
“Kami akan menampung semua aspirasi dan menindaklanjutinya sesuai kewenangan. Nanti akan kami koordinasikan mana yang menjadi ranah DPRD provinsi dan mana yang kabupaten,” jelasnya.
Menurut Alpiya, kegiatan reses menjadi momen penting bagi wakil rakyat untuk mendengar langsung suara masyarakat tanpa perantara. Ia berharap hasil reses kali ini bisa menjadi dasar pemerintah daerah dalam menyusun program pembangunan yang lebih tepat sasaran.
“Reses bukan sekadar agenda formal, tapi bentuk nyata kehadiran wakil rakyat di tengah Masyarakat” pungkasnya. (rls/dina)