TOPRILIS.COM, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian mengingatkan seluruh kepala daerah dan pejabat agar lebih berhati-hati dalam menggelar acara seremonial di tengah situasi sosial yang sedang sensitif.
Dia menekankan bahwa kegiatan yang berlebihan dengan pesta atau hiburan musik bisa memicu reaksi negatif dari masyarakat.
Menurut Tito, perayaan ulang tahun daerah maupun kegiatan kedinasan sebaiknya dilakukan secara sederhana, seperti tumpengan atau memberikan santunan kepada anak yatim. Hal ini dinilai lebih bermanfaat bagi masyarakat dari pada mengadakan pesta meriah.
"Di tengah situasi seperti ini sangat sensitif. Jadi baik HUT, hari ulang tahun daerah, ataupun kegiatan seremonial kedinasan lainnya, itu dilakukan dengan cara yang sederhana. Tumpengan, memberikan santunan kepada anak yatim piatu, kepada masyarakat yang kurang mampu," kata Tito dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi daerah tahun 2025, di Kemendagri, Jakarta, Selasa (2/9).
Dia juga menyinggung fenomena potongan video acara seremonial yang sering tersebar di media sosial, khususnya TikTok, yang bisa dipelintir menjadi isu sensitif.
"Nanti kalau pesta-pesta, ada musik-musiknya, dipotong, dibuat TikTok, dan lain-lain. Kemudian dibandingkan dengan masyarakat yang lagi menuntut sikap low profile para pejabat. Dibandingkan nanti akan menimbulkan amunisi baru yang bisa digoreng oleh siapapun yang ingin situasi gak baik," ujarnya.
Menurutnya, dengan kesederhanaan, pejabat diharapkan dapat menunjukkan empati pada kondisi masyarakat, sekaligus menjaga kepercayaan publik di tengah dinamika sosial politik yang berkembang.
"Karena, sekali lagi, situasi yang tidak bagus, sensitif, nanti akan dipotong, dibuat tulisan gambar, video, yang kemudian gampang sekali masyarakat terprovokasi. Ini saat ini kita lihat bahwa banyak pergerakan-pergerakan ini menggunakan media sosial. Terutama TikTok," tegas Mendagri.
Ingatkan soal Gaya Hidup Pejabat dan Keluarga
Dalam kesempatan itu, Mendagri Tito juga mengingatkan pejabat daerah dan keluarganya untuk tidak menunjukkan gaya hidup mewah atau flexing.
Dia mencontohkan hal-hal sederhana seperti cara berpakaian, penggunaan cincin, jam tangan, perhiasan, hingga kendaraan yang bisa menimbulkan kesan berlebihan. Menurutnya, dalam situasi yang rawan, gaya hidup mencolok bisa memancing reaksi keras dari masyarakat.
"Jangan sampai ada flexing kemewahan. Baik pejabat maupun keluarga. Tolong ingatkan keluarga masing-masing. Terutama cara berpakaian, kemudian penggunaan cincin, jam tangan, perhiasan, hati-hati kendaraan. Ini situasinya sangat tidak bagus, sensitif," ujarnya.
Pejabat Diminta Tunda Perjalanan Luar Negeri
Selain soal gaya hidup, Tito juga meminta agar semua pejabat menunda perjalanan ke luar negeri hingga situasi lebih kondusif. Dia menyebutkan, di lingkungan Kemendagri sendiri, permohonan izin ke luar negeri sementara ditahan.
Menurutnya, keberadaan kepala daerah sangat penting dalam menjaga stabilitas. Jika kepala daerah pergi, maka akan kehilangan figur pengendali di wilayah masing-masing.
"Kemudian kami juga sudah menyampaikan untuk menunda semua keberangkatan ke luar negeri. Di Kemendagri ini juga, kami lihat juga, kalau ada permintaan untuk izin keberangkatan ke luar negeri, mohon maaf, kami sekarang tunda dulu. Sampai situasinya nanti kondusif," pungkasnya.(merdeka.com/elh)
Tags
Nasional