 |
| INSENTIF: Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan bahwa insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) sebesar 100% untuk pembelian rumah akan berlaku penuh sepanjang tahun 2026, dari Januari hingga Desember - Foto Net. |
TOPRILIS.COM, JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan bahwa insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) sebesar 100% untuk pembelian rumah akan berlaku penuh sepanjang tahun 2026, dari Januari hingga Desember.
Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, menegaskan hal ini di kantor Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Jakarta, Rabu (24/9/2025).
“Iya, langsung 100 persen (sampai Desember 2026),” ujar Febrio dikutip dari Antara.
Adapun persyaratan untuk mendapatkan insentif PPN DTP masih sama dengan sebelumnya. Yakni, untuk rumah dengan harga maksimal Rp 5 miliar, dengan cover PPN DTP maksimal Rp 2 miliar.
Febrio menambahkan, aturan teknis yang lebih detail terkait PPN DTP tahun 2026 akan segera dirilis dalam waktu dekat sebagai kelanjutan dari kebijakan yang sudah ada. Kebijakan ini berbeda dengan skema yang berlaku pada tahun-tahun sebelumnya, di mana besaran insentif PPN DTP seringkali disesuaikan berdasarkan periode penyerahan unit.
Sebagai contoh, pada tahun 2025, insentif PPN DTP diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 13 Tahun 2025. Awalnya, insentif 100% hanya berlaku untuk penyerahan unit pada semester pertama (Januari-Juni 2025), sementara semester kedua (Juli-Desember 2025) mendapatkan insentif 50%.
Namun, pemerintah kemudian memutuskan untuk memperpanjang insentif 100% hingga akhir 2025.
Bagian dari Paket Ekonomi 2025-2026
Fasilitas PPN DTP 100% berlaku untuk pembelian rumah dengan harga jual maksimal Rp5 miliar, dengan batasan dasar pengenaan pajak (DPP) Rp2 miliar.
Insentif ini dapat dimanfaatkan baik untuk pembelian rumah tapak maupun satuan rumah susun.
Kebijakan ini merupakan bagian dari “Paket Ekonomi 2025-2026,” yang dirancang untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, memperluas lapangan kerja, dan memperkuat iklim investasi di tengah ketidakpastian global.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, sebelumnya menjelaskan bahwa paket tersebut terdiri dari delapan program akselerasi di tahun 2025, empat program lanjutan di tahun 2026, dan lima program khusus untuk penyerapan tenaga kerja.
Langkah pemerintah memperpanjang insentif PPN ini diharapkan dapat terus mendorong daya beli masyarakat di sektor properti dan memberikan dorongan positif bagi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.(liputan6.com/elh)
Tags
Bisnis