Fraksi KIR Soroti Kinerja OPD dan Siap Bahas Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024

 WAWANCARA: Juru Bicara Fraksi KIR Hj Sri Neny Trianawati - Foto Dok Nett


TOPRILIS.COM, KALTENG- Fraksi Karya Indonesia Raya (KIR) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Utara (Barut) menyampaikan pemandangan umum terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 dalam rapat paripurna DPRD Barut, senin (8/9/2025) siang.

Juru Bicara Fraksi KIR Hj Sri Neny Trianawati, mengapresiasi capaian peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Barut tahun 2024 yang mencapai 102 persen dari target yang telah dianggarkan.

Menurutnya, keberhasilan ini harus terus dipertahankan bahkan ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang.

“Realisasi PAD yang meningkat signifikan ini patut diapresiasi. Namun yang lebih penting, pemerintah daerah harus mampu menjaga tren positif ini dan mengelolanya secara maksimal demi kesejahteraan masyarakat Barito Utara,” ujar Sri Neny.


Meski demikian, Fraksi KIR juga menyampaikan beberapa catatan kritis sebagai bahan evaluasi pemerintah daerah. Salah satunya terkait efektivitas kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam merealisasikan program pembangunan.

“Fraksi KIR menilai masih ada sejumlah program OPD yang belum berjalan optimal. Kami berharap agar capaian PAD yang meningkat ini benar-benar berbanding lurus dengan kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah,” tegasnya.

Selain itu, Fraksi KIR menekankan agar pemerintah daerah lebih cermat dalam mengendalikan belanja daerah serta memprioritaskan kegiatan yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah juga disebut sebagai kunci dalam menjaga kepercayaan publik.

Fraksi KIR menegaskan kesiapan untuk membahas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 pada rapat gabungan bersama eksekutif sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

“Fraksi KIR siap membahas Raperda ini bersama pemerintah daerah. Harapan kami, hasil pembahasan nantinya benar-benar menjadi pijakan bagi pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik, transparan, dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat,” pungkasnya.

Sumber: Nett

Lebih baru Lebih lama