Jelang 2026, Komisi I DPRD Kalsel Tekan Mitra Kerja: Maksimalkan Dana Desa hingga Sosialisasi IKD

 

Komisi I DPRD Kalsel Dorong Optimalisasi Program Kerja Mitranya Jelang Tahun Anggaran 2026

TOPRILIS.COM, Banjarmasin – Menjelang pembahasan Tahun Anggaran 2026, Komisi I DPRD Kalimantan Selatan menggelar rapat maraton bersama tiga mitra kerjanya, Rabu (6/8/2025). Rapat kerja ini membahas evaluasi dan optimalisasi program kerja Inspektorat Daerah, Dinas PMD, dan Disdukcapil.

Dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I, H. Rais Ruhayat, sesi pertama membahas kinerja Inspektorat Daerah. Sedangkan sesi kedua dan ketiga, yang dipimpin Sekretaris Komisi I Ilham Nor, fokus pada evaluasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).

Usai rapat, Ilham Nor menegaskan bahwa pihaknya mendorong penguatan sistem pengawasan internal pada Inspektorat guna menekan potensi penyalahgunaan anggaran.

“Sistem pengendalian internal harus ditingkatkan agar tidak ada celah penyimpangan, apalagi menjelang tahun anggaran baru,” ujarnya.

Komisi I juga memberikan atensi khusus pada optimalisasi dana desa yang digulirkan Gubernur Kalsel. Ilham menyebut, dana tersebut harus benar-benar terserap secara merata dan berdampak pada peningkatan status Desa Mandiri.

“Kami juga dorong agar BUMDes lebih berperan dalam menggeliatkan ekonomi desa. Jangan sampai dana desa hanya habis untuk kegiatan seremonial atau infrastruktur yang tidak produktif,” tegasnya.

Sementara itu, kepada Disdukcapil, Komisi I menyoroti masih rendahnya tingkat kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di masyarakat. Ilham menilai, pemanfaatan IKD harus diperluas dan disinergikan dengan layanan publik lainnya.

“Kalau masyarakat lupa bawa KTP fisik, cukup tunjukkan IKD saja. Tapi ini baru efektif kalau edukasinya jalan dan layanan publik sudah terintegrasi,” pungkasnya.

Komisi I berkomitmen untuk terus mendorong mitra kerjanya agar program-program prioritas benar-benar berdampak nyata bagi masyarakat, terutama dalam bidang tata kelola pemerintahan, pemberdayaan desa, dan layanan kependudukan. (rls/dina)

Lebih baru Lebih lama