 |
| HARGA RUMAH TAPAK: Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mendorong pemberian subsidi tanah, agar harga rumah tapak yang disalurkan melalui skema Public Service Obligation (PSO) bisa terpangkas hingga separuhnya - Foto Net. |
TOPRILIS.COM, JAKARTA - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mendorong pemberian subsidi tanah, agar harga rumah tapak yang disalurkan melalui skema Public Service Obligation (PSO) bisa terpangkas hingga separuhnya.
Melalui skema ini, Fahri mendorong pendekatan berbasis pasar, namun dengan dukungan negara berupa subsidi pada tanah.
"Kita akan mulai dari aset tanah negara, termasuk dari BUMN. Jika tanah disubsidi, harga rumah bisa turun hingga 50 persen untuk rumah tapak, bahkan bisa 20-40 persen untuk vertikal," kata Fahri Hamzah dalam keterangan tertulis, Senin (4/8/2025).
Dalam konteks ini, ia juga mengusulkan reorientasi Perum Perumnas sebagai lembaga off-taker, mengadopsi pendekatan seperti Bulog di sektor pangan.
"Dengan backlog 15 juta keluarga, pasar perumahan rakyat itu sudah jelas. Tidak perlu lagi berpikir soal pemasaran, tinggal negara menyiapkan institusinya," imbuhnya.
Menurut dia, penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat penting dilakukan, untuk menegaskan janji kampanye Presiden Prabowo Subianto dalam membangun 3 juta rumah.
"Program 3 juta rumah harus menjadi wajah konkret dari komitmen Presiden terhadap rakyat. Jangan sampai ada jurang antara yang dijanjikan dan yang dikerjakan," tegas Fahri.
Detailkan Angka Backlog Perumahan
Untuk itu, Fahri turut menemui Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy, guna membahas kerangka desain kebijakan yang telah dikembangkan sejak awal. Termasuk analisis backlog perumahan yang kini telah dipetakan lebih detail berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).
Diketahui, terdapat lebih dari 15 juta keluarga yang masuk dalam kategori membutuhkan rumah. Dengan segmentasi yang mencakup keluarga yang tidak memiliki rumah, menempati rumah tidak layak huni, hingga yang tinggal di hunian milik orang lain.
Fahri menyatakan, wilayah perdesaan menjadi titik berat program rehabilitasi rumah dengan menggunakan skema BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya). "Renovasi rumah harus dilihat sebagai bagian integral dari pembangunan rumah karena kebutuhan rakyat tidak selalu rumah baru, tapi rumah yang layak," jelasnya.
Libatkan Koperasi Desa Merah Putih
Skema ini mencakup pemberdayaan koperasi bahan bangunan, dengan rencana pelibatan Koperasi Desa Merah Putih untuk mendistribusikan material bangunan kepada penerima bantuan, guna memastikan transparansi, efisiensi, dan dampak ekonomi lokal.
Dengan strategi terintegrasi antara pembangunan rumah tapak, vertikal, dan renovasi kawasan pesisir, pemerintah berharap program ini dapat memberi kontribusi signifikan pada pertumbuhan ekonomi nasional hingga 1,3 persen. Untuk kawasan pesisir, pemerintah menargetkan penanganan awal di 1.300 titik dari total hampir 13 ribu kawasan pesisir.
"Kami tengah mengkaji peluang pendanaan melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), serta pembiayaan dari lembaga pembangunan multilateral (MDB) yang potensinya mencapai USD 4,5 miliar," pungkas Fahri Hamzah.(liputan6.com/elh)
Tags
Bisnis